JAKARTA, PRADANAMEDIA – Polemik hukum yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, memasuki babak baru. Kali ini, ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadi arena untuk menguji sejumlah tindakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap dirinya.

Febrie melalui tim kuasa hukumnya mengajukan gugatan praperadilan untuk mempersoalkan keabsahan penetapan dirinya sebagai tersangka serta sejumlah tindakan upaya paksa yang dilakukan dalam proses penyidikan.

Tak hanya status tersangka, penggeledahan dan penyitaan barang di kediamannya juga ikut dipersoalkan. Perkara ini menjadi perhatian publik karena Febrie sebelumnya merupakan pejabat tinggi di institusi Kejaksaan Agung.

Gugatan tersebut pada dasarnya meminta hakim menguji apakah seluruh prosedur yang dilakukan penyidik telah berjalan sesuai ketentuan hukum atau justru terdapat pelanggaran prosedural yang berpotensi memengaruhi keabsahan proses hukum.

Status Tersangka Diuji di Meja Hakim

Febrie mengajukan dua permohonan praperadilan secara terpisah. Salah satunya berkaitan dengan tindakan Kejaksaan Agung dalam penetapan status tersangka dan upaya paksa penahanan dalam perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Sementara permohonan lainnya berkaitan dengan penetapan tersangka dalam dugaan perkara korupsi dan TPPU, termasuk tindakan penggeledahan serta penyitaan yang dilakukan Polda Metro Jaya dan/atau Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri.

Pemisahan gugatan dilakukan karena objek serta tindakan hukum yang diuji berbeda.

Di sinilah pertarungan argumentasi hukum menjadi menarik. Pihak Febrie berusaha meyakinkan hakim bahwa terdapat persoalan prosedural dalam proses penetapan tersangka dan tindakan upaya paksa.

Sementara aparat penegak hukum menyatakan proses hukum terhadap Febrie dilakukan berdasarkan alat bukti dan prosedur yang sah. Kejaksaan Agung juga menyatakan siap menghadapi gugatan praperadilan tersebut.

74 Kilogram Emas dan Uang Tunai Ikut Dipersoalkan

Perhatian publik semakin besar karena perkara ini berkaitan dengan penyitaan barang dari kediaman Febrie di kawasan Sentul, Jawa Barat.

Dalam proses praperadilan, pihak Febrie meminta agar barang-barang yang disita dikembalikan. Barang yang menjadi sorotan antara lain emas seberat 74 kilogram dan uang tunai dalam jumlah besar yang dikaitkan dengan penyidikan dugaan TPPU.

Kuasa hukum Febrie juga membedakan barang yang menurut mereka merupakan milik pribadi dengan barang milik keluarga. Persoalan tersebut kemudian menjadi bagian dari perdebatan mengenai apakah seluruh tindakan penyitaan telah memiliki dasar dan keterkaitan yang cukup dengan perkara yang sedang disidik.

Dengan kata lain, persoalannya bukan hanya apa yang disita, tetapi juga bagaimana penyitaan dilakukan dan apakah seluruh barang yang diambil memang memiliki hubungan dengan perkara.

Bukan Sekadar Soal Barang Sitaan

Praperadilan ini pada akhirnya tidak hanya berbicara mengenai emas, uang atau barang yang berada di rumah Febrie.

Yang sedang diuji adalah prosedur penegakan hukum itu sendiri.

Jika pihak pemohon dapat membuktikan adanya pelanggaran prosedur yang substansial, maka konsekuensi hukumnya dapat menjadi serius terhadap tindakan penyidikan yang dipersoalkan.

Sebaliknya, jika pihak termohon mampu menunjukkan bahwa penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan telah dilakukan berdasarkan kewenangan serta prosedur yang sah, maka proses hukum terhadap Febrie dapat terus berjalan.

Karena itu, persidangan ini menjadi penting bukan hanya bagi Febrie Adriansyah, tetapi juga bagi publik yang ingin melihat apakah proses penegakan hukum berjalan dengan standar yang sama terhadap siapa pun.

Publik Menunggu Transparansi

Kasus yang melibatkan mantan pejabat tinggi Kejaksaan Agung ini tentu tidak bisa dilepaskan dari sorotan masyarakat.

Publik memiliki kepentingan untuk mengetahui apakah dugaan tindak pidana yang sedang disidik benar-benar dapat dibuktikan secara hukum atau justru terdapat persoalan prosedural dalam proses penanganannya.

Pada sisi lain, gugatan praperadilan juga merupakan bagian dari mekanisme hukum yang tersedia bagi seseorang untuk menguji tindakan aparat penegak hukum.

Artinya, proses ini seharusnya tidak dipandang sebagai pertarungan antara individu melawan institusi semata.

Yang lebih penting adalah membuktikan siapa yang benar berdasarkan hukum dan alat bukti.

Praperadilan Febrie kini menjadi ujian bagi kedua belah pihak. Bagi pemohon, ini merupakan kesempatan untuk menguji klaim adanya persoalan dalam proses hukum yang menjeratnya.

Bagi aparat penegak hukum, persidangan menjadi momentum untuk membuktikan bahwa seluruh langkah yang ditempuh memiliki dasar hukum dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Satu hal yang pasti, perkara ini belum selesai di ruang publik maupun ruang sidang.

Hakim yang akan menentukan apakah tindakan hukum yang dipersoalkan Febrie sah atau tidak.

Dan masyarakat kini menunggu satu hal: apakah proses hukum ini benar-benar berjalan tanpa tebang pilih dan tanpa celah prosedural.

(PradanaMedia)