Palangka Raya, Pradanamedia – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam rapat koordinasi bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran meminta seluruh kepala daerah tidak menunda pengambilan keputusan ketika potensi kebakaran mulai meningkat.

Menurut Gubernur, penetapan status siaga bukan sekadar prosedur administratif, melainkan langkah strategis agar seluruh sumber daya, mulai dari personel, peralatan, hingga dukungan anggaran, dapat segera digerakkan. Ia menilai kecepatan respons menjadi faktor utama untuk mencegah kebakaran meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar.

Gubernur juga mengingatkan bahwa pemerintah kabupaten dan kota harus mampu membaca perkembangan kondisi di wilayah masing-masing. Ketika indikator ancaman karhutla mulai terlihat, kepala daerah diminta segera mengambil keputusan tanpa menunggu situasi memburuk.

Dalam rapat tersebut, Kepala BNPB RI menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi musim kemarau. Penanganan karhutla dinilai harus dilakukan secara terpadu melalui deteksi dini, patroli lapangan, penguatan posko, serta kesiapan personel di daerah rawan kebakaran. Dukungan pemerintah pusat akan lebih mudah dioptimalkan apabila pemerintah daerah telah menetapkan status siaga sesuai kondisi di lapangan.

Pemprov Kalimantan Tengah sendiri telah lebih dahulu menetapkan Status Siaga Darurat Karhutla sebagai bagian dari langkah antisipasi menghadapi musim kemarau tahun 2026. Status tersebut menjadi dasar untuk memperkuat koordinasi lintas instansi, mempercepat mobilisasi sumber daya, serta memastikan seluruh mekanisme penanggulangan berjalan dalam satu komando.

Rapat koordinasi juga menjadi forum evaluasi kesiapan daerah, mulai dari kesiapan personel, sarana pemadaman, hingga pola koordinasi antarinstansi. Pemerintah berharap seluruh daerah mampu mengedepankan langkah pencegahan sehingga kejadian karhutla dapat ditekan sebelum berkembang menjadi bencana yang berdampak luas terhadap masyarakat, lingkungan, dan aktivitas ekonomi.

Melalui penguatan koordinasi dan percepatan pengambilan keputusan di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menargetkan penanganan karhutla tahun ini berlangsung lebih efektif, dengan mengutamakan pencegahan dibanding penanggulangan setelah kebakaran meluas. (AK)