JAKARTA, PRADANAMEDIA – Langkah Indonesia untuk menjadi anggota Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) terus berlanjut. Saat ini, proses aksesi telah memasuki tahap persiapan sebelum pembentukan Accession Working Group (AWG), yang akan menjadi forum resmi pembahasan keanggotaan Indonesia dalam perjanjian perdagangan tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah menargetkan Indonesia dapat menyelesaikan seluruh tahapan aksesi dan resmi bergabung sebagai anggota penuh CPTPP pada 2027.

Menurut Airlangga, sebagian besar ketentuan yang berlaku dalam CPTPP telah selaras dengan berbagai perjanjian perdagangan internasional yang selama ini diikuti Indonesia. Meski demikian, masih terdapat sejumlah regulasi nasional yang perlu disesuaikan agar memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam proses aksesi.

Pemerintah juga telah menyelesaikan harmonisasi terhadap sejumlah aturan serta memenuhi berbagai persyaratan administratif yang menjadi bagian dari tahapan menuju pembentukan kelompok kerja aksesi.

CPTPP merupakan salah satu kawasan perdagangan bebas terbesar di dunia yang saat ini beranggotakan 12 negara. Blok ekonomi tersebut mencakup pasar dengan jumlah penduduk hampir 600 juta jiwa dan menyumbang sekitar 15 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) global.

Jika proses aksesi berjalan sesuai target, Indonesia akan memperoleh akses perdagangan yang lebih luas ke negara-negara anggota CPTPP. Keanggotaan tersebut juga membuka peluang bagi peningkatan ekspor, investasi, serta keterlibatan Indonesia dalam rantai pasok global.

Selain itu, pelaku usaha nasional diperkirakan memiliki kesempatan lebih besar untuk memperluas pasar melalui skema perdagangan yang lebih terbuka, termasuk di sektor investasi dan perdagangan digital.

Dalam proses aksesi tersebut, Indonesia juga mendapat dukungan dari sejumlah negara anggota CPTPP. Dukungan itu menjadi salah satu faktor yang diharapkan dapat memperlancar tahapan pembentukan Accession Working Group hingga proses negosiasi keanggotaan berlangsung. (AK)