PRADANAMEDIA / JAKARTA – Industri komponen kendaraan di dalam negeri tengah menghadapi tekanan berat akibat gempuran mobil listrik (EV) dan truk tambang impor yang mendapatkan insentif pemerintah. Kondisi ini membuat pabrikan otomotif nasional menurunkan produksi, sehingga penggunaan komponen lokal ikut berkurang.
Sekretaris Jenderal Gabungan Industri Alat-alat Mobil dan Motor (GIAMM), Rachmat Basuki, mengungkapkan bahwa situasi tersebut berimbas pada pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah perusahaan komponen.
“Pasar domestik terus turun sejak 2022 sampai sekarang. Sebagai industri komponen yang supply ke pabrik mobil, tentu ketika produksi mobil menurun, permintaan komponen juga ikut turun,” kata Rachmat.
Ia menjelaskan, tidak hanya mobil listrik impor, masuknya truk tambang asal China juga memperparah kondisi industri otomotif. Kebijakan impor kendaraan yang longgar membuat pabrik perakitan mobil dalam negeri semakin tertekan.
“Banyak kendaraan utuh (CBU), baik EV maupun truk tambang, yang masuk belakangan ini. Akibatnya supply komponen ke pabrik mobil rakitan dalam negeri semakin berkurang. Karena permintaan turun terus, mau tidak mau kami terpaksa mengurangi karyawan, terutama bagi industri komponen yang tidak memiliki pasar ekspor,” jelasnya.
GIAMM, lanjut Rachmat, telah melakukan komunikasi dengan pemerintah untuk mencari solusi. Salah satu usulan yang diajukan adalah pemberian insentif berbasis Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bagi kendaraan yang dirakit di Indonesia.
“GIAMM sudah mengusulkan insentif PPnBM-DTP untuk kendaraan dengan TKDN di atas 60 persen, seperti saat masa pandemi Covid-19. Kalau ini diterapkan, harga mobil baru bisa lebih terjangkau, penjualan meningkat, dan perekonomian ikut bergerak,” paparnya.
Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya akan menyelamatkan industri komponen, tetapi juga berdampak positif pada penerimaan negara. “Pasar kendaraan naik, industri komponen tertolong, dan syukur-syukur pajak penerimaan negara juga ikut meningkat,” pungkas Rachmat. (AK)
