**PRADANAMEDIA / JAKARTA – Partai Golkar tengah menggodok dua skema alternatif dalam menyikapi wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) dari langsung menjadi tidak langsung. Wacana ini mengemuka setelah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mengusulkan agar kepala daerah dipilih oleh pemerintah pusat atau oleh DPRD.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyampaikan bahwa partainya sedang mengkaji secara mendalam arah sistem pilkada ke depan.
“Sikap Golkar masih dalam tahap kajian serius. Saat ini kami memiliki dua opsi yang sedang kami dalami,” ujar Doli dalam keterangan tertulis, Jumat (25/7).
Dua Opsi Pilkada Versi Golkar
Doli menjelaskan, opsi pertama adalah kepala daerah—gubernur, bupati, dan wali kota—dipilih oleh DPRD. Namun, proses seleksi calon kepala daerah tetap harus dilakukan secara berjenjang, terbuka, dan aspiratif di internal partai politik atau koalisi pengusung.
Sementara itu, opsi kedua mengusulkan skema pilkada asimetris: gubernur dipilih oleh DPRD, sedangkan bupati dan wali kota dipilih secara bervariasi—ada yang tetap melalui pemilihan langsung, dan ada pula melalui DPRD—sesuai karakteristik masing-masing daerah.
“Pilkada asimetris ini mempertimbangkan faktor otonomi, kekhususan adat, dan realitas politik tertentu. Tidak semua daerah harus diseragamkan mekanismenya,” kata Doli.
Ia juga menegaskan bahwa posisi gubernur dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebenarnya merupakan representasi pemerintah pusat di daerah, bukan kepala daerah dalam pengertian otonom, sehingga tidak harus melalui pemilihan langsung.
Respons atas Usulan PKB dan Kekhawatiran Demokrasi Kebablasan
Terkait usulan Cak Imin, Doli mengapresiasi keberanian PKB menyampaikan ide secara terbuka dalam rangka perbaikan sistem pemilu. Namun, ia mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara demokrasi dan stabilitas politik.
“Kami tidak ingin demokrasi Indonesia kebablasan menjadi super liberal. Kita juga harus waspada terhadap tumbuhnya budaya pragmatisme dalam masyarakat,” tegas Doli, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR.
Cak Imin: Pilkada Langsung Harus Dievaluasi
Usulan perubahan mekanisme pilkada awalnya dilontarkan Cak Imin dalam peringatan Hari Lahir ke-27 PKB, Rabu (23/7) malam. Menurutnya, pemilihan langsung sering kali justru memperlambat proses pembangunan akibat kompleksitas politik dan biaya tinggi.
“Kalau tidak ditunjuk oleh pusat, minimal kepala daerah dipilih oleh DPRD di tiap tingkatan,” ujar Cak Imin.
Ia juga mengungkap bahwa usulan tersebut telah disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Meski menuai banyak penolakan, PKB menilai langkah ini penting demi efektivitas dan percepatan pembangunan nasional. (RH)
