PRADANAMEDIA | PALANGKA RAYA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali menunjukkan perhatian terhadap aparatur dan tenaga pendukung yang selama ini menjadi bagian dari roda pelayanan pemerintahan.

Sebanyak 4.000 paket sembako disalurkan kepada PNS golongan I dan II, PPPK paruh waktu, serta tenaga outsourcing di lingkungan Pemprov Kalteng, Kamis (17/9/2026).

Bantuan tersebut tidak hanya ditempatkan sebagai pemenuhan kebutuhan pokok. Pemprov Kalteng menyebut penyaluran sembako itu sebagai bentuk kepedulian sekaligus apresiasi kepada para aparatur dan tenaga pendukung yang tetap menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran menegaskan, perhatian pemerintah tidak boleh hanya tertuju pada pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi. Aparatur yang berada di lini pelayanan juga menjadi bagian penting yang harus diperhatikan.

“Pemerintah harus hadir memberikan perhatian kepada seluruh aparatur. Mereka semua memiliki peran dalam menjalankan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian dan kebersamaan,” ujar Agustiar.

Bukan Sekadar Sembako

Penyaluran 4.000 paket tersebut menjadi bentuk perhatian terutama bagi kelompok aparatur dengan tingkat penghasilan yang relatif terbatas.

Di tengah meningkatnya kebutuhan ekonomi, bantuan kebutuhan pokok diharapkan dapat memberikan manfaat langsung sekaligus menjadi penyemangat bagi penerima untuk tetap menjalankan tugas dengan disiplin dan penuh tanggung jawab.

Pemprov Kalteng juga menempatkan kebijakan tersebut dalam kerangka membangun pemerintahan yang memiliki kepekaan sosial. Sebab, pelayanan publik tidak hanya bergantung pada kebijakan dan program besar, tetapi juga pada orang-orang yang bekerja di setiap lini pemerintahan.

Bagi PNS golongan I–II, PPPK paruh waktu dan tenaga outsourcing, paket sembako itu diharapkan menjadi pesan bahwa kontribusi mereka tetap diperhitungkan dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat.

Pesannya sederhana: pembangunan daerah bukan hanya soal membangun infrastruktur, tetapi juga memastikan orang-orang yang menggerakkan pelayanan pemerintahan tidak luput dari perhatian. (AK)