PALANGKA RAYA, PRADANAMEDIA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menaikkan status penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi tanggap darurat terhitung 31 Agustus hingga 29 September 2026. Bersamaan dengan itu, Pemprov Kalteng menyiapkan anggaran sebesar Rp72 miliar melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk menghadapi ancaman karhutla.Angkanya tidak kecil.

Tetapi di tengah kepungan asap dan api yang masih menjadi ancaman, muncul pertanyaan sederhana yang layak dijawab secara terbuka: masyarakat dan relawan yang berada di garis depan akan mendapatkan apa dari anggaran Rp72 miliar tersebut?

Sebab bagi warga di sekitar lokasi kebakaran, ukuran keberhasilan bukan sekadar besarnya anggaran yang disiapkan pemerintah. Mereka membutuhkan pompa yang bisa digunakan, selang yang tersedia, sumber air yang dekat, perlengkapan keselamatan, kendaraan yang mampu masuk ke medan sulit hingga dukungan operasional bagi para relawan yang bekerja memadamkan api.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyebut anggaran BTT tersebut digunakan untuk mendukung penanganan karhutla, termasuk memperkuat koordinasi dan mobilisasi sumber daya bersama TNI, Polri, BNPB dan BPBD.

Sejumlah peralatan juga telah didatangkan. Bantuan berupa 10 unit ekskavator, 100 unit peralatan pemadam, selang air serta perlengkapan pendukung disiapkan untuk memperkuat penanganan di lapangan.Namun persoalan karhutla Kalteng bukan hanya soal berapa banyak alat yang dibeli.Pertanyaan berikutnya adalah di mana alat tersebut ditempatkan, siapa yang mengoperasikan, bagaimana perawatannya dan seberapa cepat alat itu bisa sampai ketika api muncul di lokasi yang sulit dijangkau?Gambut Bukan Api di Permukaan

Tantangan terbesar justru muncul ketika api masuk ke lapisan gambut.

Api bisa terlihat kecil di permukaan, tetapi menjalar dan membakar bagian bawah tanah. Kondisi seperti ini membuat pemadaman membutuhkan pasokan air yang cukup dan metode penanganan yang berbeda.

Karena itu, pembangunan sumur bor untuk pembasahan lahan gambut menjadi salah satu bagian penting dalam strategi penanganan. Infrastruktur air tersebut merupakan bantuan Presiden Prabowo untuk mendukung pembasahan gambut sekaligus memperkuat upaya pemadaman. Tetapi sumur bor juga tidak boleh berhenti sebagai proyek fisik. Yang harus dipastikan adalah fungsi, lokasi, akses dan pemanfaatannya ketika masyarakat membutuhkan air untuk menghadapi kebakaran.

Jangan sampai sumur bor berdiri, tetapi ketika api datang, persoalan air tetap kembali menjadi masalah.Relawan: Garda Terdepan yang Jangan Dibiarkan SendirianDi banyak lokasi, relawan dan masyarakat merupakan kelompok yang pertama kali mengetahui munculnya api.

Mereka mengenal medan, mengetahui akses menuju lahan dan sering kali menjadi pihak yang bergerak sebelum bantuan dari luar tiba.Karena itu, dalam situasi tanggap darurat, dukungan kepada relawan seharusnya tidak hanya berupa imbauan agar ikut menjaga lingkungan.

Mereka membutuhkan alat pelindung diri, pompa, selang, sumber air, perlengkapan komunikasi, transportasi, pelatihan serta dukungan operasional yang memadai. Jika masyarakat diminta menjadi bagian dari kekuatan penanggulangan karhutla, maka negara juga harus memastikan mereka tidak bertempur dengan api menggunakan peralatan seadanya.

Rp72 Miliar Harus Bisa Dilihat HasilnyaStatus tanggap darurat memang memberikan ruang bagi pemerintah untuk mempercepat koordinasi dan mobilisasi sumber daya ke kabupaten/kota yang terdampak.Namun status darurat bukan cek kosong.Anggaran BTT tetap harus dikelola secara terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Publik berhak mengetahui berapa anggaran yang digunakan untuk peralatan, operasional pemadaman, dukungan relawan, pembangunan dan pemanfaatan sumur bor, distribusi air hingga penanganan masyarakat terdampak asap.Karena pada akhirnya, persoalannya bukan sekadar Rp72 miliar sudah disiapkan.

Yang jauh lebih penting adalah berapa yang benar-benar sampai ke lapangan dan seberapa besar dampaknya terhadap keselamatan masyarakat.Termasuk memastikan tidak ada jarak terlalu jauh antara keputusan pemerintah di meja rapat dengan kebutuhan petugas dan relawan yang berhadapan langsung dengan api.

Jangan Tunggu Asap Pekat Baru BergerakKalteng sudah berkali-kali menghadapi karhutla.Karena itu, status tanggap darurat seharusnya menjadi momentum memperbaiki pola penanganan. Bukan hanya mempercepat pemadaman ketika api sudah membesar, tetapi memperkuat pencegahan sejak titik api pertama muncul.Masyarakat membutuhkan negara yang hadir sebelum api menjadi bencana.

Relawan membutuhkan perlindungan ketika berada di lapangan.Dan publik membutuhkan kepastian bahwa Rp72 miliar uang negara benar-benar bekerja untuk memadamkan api, melindungi masyarakat dan menjaga gambut Kalteng.

Sebab ukuran keberhasilan tanggap darurat bukan berapa besar anggaran yang diumumkan. Ukuran sebenarnya adalah berapa banyak api yang berhasil dicegah, berapa banyak lahan yang terselamatkan, dan berapa banyak masyarakat yang tidak lagi harus menghirup asap. (AK)