SIDOARJO — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menghadapi persoalan serius. Dugaan keracunan makanan di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, ternyata tidak hanya menimpa satu lembaga pendidikan. Sedikitnya 19 sekolah dan lembaga pendidikan diketahui menerima pasokan makanan dari SPPG Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengungkapkan, 19 lembaga tersebut terdampak setelah mengonsumsi makanan yang diproduksi dari dapur yang sama. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban dilaporkan telah mencapai lebih dari 500 orang, sementara tidak ada laporan korban meninggal dunia.

Kasus ini bermula setelah ratusan santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam mengalami keluhan kesehatan usai menyantap menu MBG pada Selasa (1/9/2026). Namun persoalannya kemudian melebar ketika ditemukan bahwa SPPG Kalitengah bukan hanya memasok makanan untuk satu pesantren.

SPPG tersebut diketahui memproduksi sekitar 2.800 porsi MBG setiap hari, dengan sekitar 1.000 porsi di antaranya dikirim ke Ponpes Manbaul Hikam. Artinya, satu dapur memiliki jangkauan distribusi yang cukup besar dan menyentuh ribuan penerima dalam satu waktu.

Di titik inilah persoalannya menjadi lebih serius.

Ketika gangguan kesehatan muncul secara bersamaan pada penerima makanan dari satu sumber produksi, pertanyaan tidak cukup berhenti pada siapa yang sakit dan berapa jumlah korban. Bagaimana proses pengadaan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, pengemasan hingga distribusinya?

Apakah seluruh rantai tersebut benar-benar berjalan sesuai standar setiap hari, bukan hanya ketika dilakukan pemeriksaan?

Sebab, keberadaan sertifikat laik higiene sanitasi atau dokumen administratif lainnya tidak otomatis menjadi jaminan bahwa setiap makanan yang diproduksi aman dikonsumsi. Pemeriksaan lapangan bahkan menjadi penting untuk melihat kondisi sebenarnya dari dapur, sistem penyimpanan, kebersihan peralatan, pengendalian suhu makanan serta waktu antara makanan selesai dimasak hingga diterima peserta didik.

Badan Gizi Nasional (BGN) telah menghentikan sementara operasional SPPG Kalitengah untuk kepentingan investigasi. Sampel makanan juga diperiksa di laboratorium untuk memastikan penyebab dugaan keracunan.

Langkah penghentian sementara memang diperlukan. Namun publik membutuhkan jawaban yang lebih jauh: apakah persoalannya hanya kesalahan teknis di satu dapur, atau ada celah sistem pengawasan MBG yang memungkinkan satu titik produksi mendistribusikan ribuan makanan tanpa kontrol berlapis yang memadai?

Sebab ketika satu dapur bermasalah dan dampaknya merembet ke banyak sekolah, persoalannya bukan lagi sekadar urusan dapur.

Ini menyangkut rantai pengawasan program pangan berskala besar.

Pemerintah juga perlu membuka hasil investigasi secara transparan. Mulai dari asal bahan makanan, pihak yang memasok, proses pengolahan, hasil uji laboratorium hingga mekanisme pengawasan sebelum makanan didistribusikan.

Jangan sampai setiap muncul kasus, publik hanya mendapatkan angka korban, pernyataan bahwa dapur dihentikan sementara, lalu persoalan kembali dianggap selesai setelah situasi mereda.

MBG dibangun dengan uang negara dan menyasar anak-anak. Maka standar keamanannya seharusnya tidak boleh sekadar memenuhi checklist administratif.

Kasus Sidoarjo menjadi momentum untuk menguji apakah sistem MBG benar-benar siap mengelola makanan dalam skala massal—bukan hanya siap mendistribusikannya.

Karena makanan bergizi yang kemudian membuat ratusan anak jatuh sakit bukan sekadar kegagalan menu. Itu adalah alarm bahwa ada mata rantai yang harus diperiksa. (AK)