Palangka Raya, Pradanamedia – Fenomena antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kalimantan Tengah bukan lagi kejadian sesaat, melainkan gejala berulang yang mencerminkan persoalan struktural distribusi bahan bakar minyak (BBM). Dalam beberapa waktu terakhir, keluhan masyarakat terus bermunculan—bukan sekadar soal lama menunggu, tetapi juga menyangkut ketidakpastian pasokan dan ketimpangan akses.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mulai merespons kondisi ini dengan sejumlah langkah antisipatif. Namun, pendekatan jangka pendek seperti pengaturan distribusi atau imbauan kepada masyarakat dinilai belum menyentuh akar persoalan. Di lapangan, beban SPBU di wilayah kota dan ibu kota kabupaten terlihat semakin berat karena harus melayani lonjakan permintaan dari daerah sekitar, termasuk wilayah pedalaman.

Realitas ini mengungkap satu fakta penting: distribusi infrastruktur energi di Kalteng masih timpang. Banyak kawasan pedalaman yang belum memiliki SPBU, sehingga masyarakat terpaksa bergantung pada pasokan dari kota. Akibatnya, kendaraan dari berbagai wilayah menumpuk di titik-titik tertentu, menciptakan antrean panjang yang sulit dihindari.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan hanya efisiensi distribusi yang terganggu, tetapi juga berpotensi memicu praktik-praktik tidak sehat seperti penimbunan atau permainan harga di tingkat pengecer. Di sisi lain, masyarakat kecil menjadi pihak yang paling terdampak karena harus mengorbankan waktu dan biaya lebih hanya untuk mendapatkan BBM.

Solusi mendasar yang mulai mengemuka adalah perlunya percepatan pembangunan SPBU baru di wilayah pedalaman. Langkah ini bukan sekadar menambah jumlah fasilitas, tetapi juga mendekatkan akses energi kepada masyarakat yang selama ini terpinggirkan. Dengan distribusi yang lebih merata, tekanan terhadap SPBU di kota dapat dikurangi secara signifikan.

Selain itu, pemerintah daerah bersama pihak terkait perlu menyusun peta kebutuhan berbasis data yang akurat. Wilayah dengan mobilitas tinggi namun minim infrastruktur harus menjadi prioritas. Tanpa intervensi konkret, antrean panjang akan terus menjadi pemandangan rutin—bukan karena kelangkaan semata, tetapi akibat sistem distribusi yang belum sepenuhnya berpihak pada pemerataan.

Situasi ini menjadi pengingat bahwa persoalan energi bukan hanya soal pasokan, melainkan juga soal akses dan keadilan distribusi. Kalteng membutuhkan langkah berani: keluar dari pola lama yang terpusat di kota, menuju sistem yang menjangkau hingga ke pelosok. Tanpa itu, antrean panjang hanyalah gejala dari masalah yang lebih besar dan belum terselesaikan. (AK)