PALANGKA RAYA, PRADANAMEDIA – Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar silaturahmi dan diskusi bersama pimpinan media serta insan pers di Istana Isen Mulang, Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Tengah, Minggu (28/6/2026). Pertemuan tersebut menjadi wadah mempererat komunikasi antara pemerintah daerah dan media sekaligus membahas berbagai isu strategis, mulai dari keterbukaan informasi hingga kondisi keuangan daerah.

Dalam dialog tersebut, Agustiar menegaskan bahwa media memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Menurutnya, hubungan yang baik antara pemerintah dan media perlu terus dipelihara agar setiap kebijakan dan program pembangunan dapat dipublikasikan secara utuh, akurat, dan bertanggung jawab.

Ia juga menilai kritik dari masyarakat maupun media merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Masukan yang disampaikan, kata Agustiar, menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Selain membahas kemitraan dengan media, Gubernur turut memaparkan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Tengah. Dari total sisa anggaran sekitar Rp5,4 triliun, sebagian besar telah dialokasikan untuk berbagai kewajiban, seperti dana bagi hasil bagi pemerintah kabupaten dan kota, pembayaran gaji aparatur sipil negara, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dengan berbagai alokasi tersebut, ruang fiskal yang masih dapat dimanfaatkan pemerintah daerah tersisa sekitar Rp1,535 triliun. Dana tersebut, menurut Agustiar, harus dikelola secara cermat dan diarahkan pada program pembangunan yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, menjelaskan bahwa pemerintah provinsi terus berupaya memastikan seluruh proses kerja sama publikasi dengan media dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendampingan administrasi kepada perangkat daerah juga terus dilakukan agar pelaksanaannya berjalan tertib dan akuntabel.

Linae mengungkapkan, pemerintah masih menyelesaikan sejumlah persoalan administrasi, termasuk keterlambatan penandatanganan kontrak kerja sama media yang baru dapat dilakukan pada April 2026, meski kegiatan publikasi telah berlangsung sejak Januari. Untuk mencari solusi atas persoalan tersebut, koordinasi intensif terus dilakukan bersama Kejaksaan.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Rangga Lesmana memaparkan mekanisme kerja sama media yang dikelola melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik). Ia menjelaskan bahwa proses penilaian terhadap media dilakukan menggunakan sistem klasterisasi kategori A, B, dan C secara objektif agar kerja sama berlangsung adil, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Rangga juga menyinggung kendala administrasi terhadap anggaran publikasi yang bersumber dari Pokok Pikiran (Pokir) karena telah tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Oleh sebab itu, pemerintah daerah masih berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi untuk memastikan penyelesaiannya sesuai regulasi.

Di sisi lain, Kepala Diskominfosantik Provinsi Kalimantan Tengah Adiah Chandra Sari menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan yang diberikan insan pers. Ia menilai sinergi antara pemerintah dan media menjadi faktor penting dalam menghadirkan informasi publik yang cepat, akurat, serta dapat dipercaya masyarakat.

Menurutnya, Diskominfosantik akan terus memperkuat pengelolaan komunikasi publik dengan meningkatkan kecepatan respons terhadap isu-isu yang berkembang, sekaligus mengoptimalkan berbagai kanal informasi resmi pemerintah sebagai media penyampaian informasi dan klarifikasi.

Melalui forum silaturahmi ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap hubungan kemitraan dengan insan pers semakin erat sehingga mampu mendukung keterbukaan informasi publik, memperkuat transparansi penyelenggaraan pemerintahan, serta menciptakan iklim pembangunan daerah yang kondusif. (AK)