PALANGKA RAYA,PRADANAMEDIA – Komitmen aparat penegak hukum dalam menjaga keamanan serta menegakkan supremasi hukum terus menjadi sorotan publik. Di tengah tingginya harapan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi dan berbagai tindak kejahatan lainnya, Polri dinilai memiliki peran strategis dalam memastikan hukum ditegakkan secara profesional, adil, dan bebas dari segala bentuk intervensi.

Apresiasi tersebut disampaikan Dr. Ir. Diharyo, S.T., M.T., selaku Sekretaris Jenderal Forum Pemuda Dayak Provinsi Kalimantan Tengah. Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum hanya dapat dibangun apabila setiap proses hukum dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, serta tanpa membedakan siapa pun yang berhadapan dengan hukum.

“Hukum harus menjadi panglima. Tidak boleh ada perlakuan istimewa ataupun tebang pilih. Siapa pun yang terbukti melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Diharyo.

Ia memberikan apresiasi kepada jajaran Polri yang terus melakukan pembenahan internal dan meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Menurutnya, konsistensi dalam penegakan hukum merupakan modal utama untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Selain itu, Diharyo juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto atas komitmen yang ditunjukkan dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Ia menilai keberanian pemerintah dalam mendorong penegakan hukum yang tegas menjadi harapan besar bagi masyarakat yang selama ini menginginkan hadirnya pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

“Komitmen Presiden dalam memerangi korupsi patut didukung oleh seluruh elemen bangsa. Pemberantasan korupsi tidak akan berhasil tanpa aparat penegak hukum yang berani, independen, profesional, dan konsisten menegakkan hukum terhadap siapa pun tanpa intervensi,” ujarnya.

Menurut Diharyo, perang melawan korupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh komponen masyarakat. Budaya antikorupsi harus terus ditanamkan agar integritas menjadi bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ia berharap Polri bersama seluruh aparat penegak hukum, termasuk kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan lembaga peradilan, terus memperkuat sinergi dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang bersih, profesional, transparan, serta berkeadilan.

“Ketika hukum ditegakkan tanpa tekanan, tanpa kepentingan, dan tanpa pandang bulu, maka masyarakat akan semakin percaya kepada negara. Itulah fondasi utama Indonesia yang maju, berintegritas, dan bebas dari korupsi,” pungkasnya.

Diharyo juga mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Tengah untuk terus mendukung tugas aparat penegak hukum dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta mengawal proses penegakan hukum yang berkeadilan. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan Indonesia yang aman, berdaulat, dan bersih dari praktik korupsi. (AK)