Jakarta, Pradanamedia — Presiden Prabowo Subianto resmi merombak susunan Kabinet Merah Putih lewat reshuffle yang diumumkan dan dilanjutkan pelantikan di Istana Negara, Senin (27/4/2026) pukul 15.00 WIB. Perubahan ini bukan sekadar rotasi jabatan, tetapi mengirim sinyal kuat soal penajaman kendali politik, komunikasi, hingga sektor lingkungan.

Langkah paling menyita perhatian adalah penunjukan Dudung Abdurrachman sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP), menggantikan M. Qodari. Masuknya figur berlatar militer ke posisi strategis di lingkar dalam presiden dinilai mempertebal pendekatan komando dalam mengawal agenda pemerintah.

Qodari sendiri tidak sepenuhnya tersingkir. Ia dipindahkan untuk memimpin Badan Komunikasi Pemerintah, menggantikan Angga Raka Prabowo. Pergeseran ini menunjukkan reposisi peran Qodari sebagai “arsitek narasi”, di tengah kebutuhan pemerintah memperkuat kontrol opini publik dan merespons dinamika politik yang kian dinamis.

Di sektor lingkungan, nama Jumhur Hidayat ditarik menjadi Menteri Lingkungan Hidup, menggantikan Hanif Faisol. Latar belakang Jumhur sebagai tokoh serikat pekerja menimbulkan tafsir baru: apakah pemerintah ingin menjembatani konflik antara kepentingan industri dan isu keberlanjutan?

Sementara itu, Hanif digeser menjadi Wakil Menteri Koordinator Pangan, posisi yang tetap strategis dalam menjaga stabilitas sektor vital.

Presiden juga menunjuk Hasan Nasbi sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi. Penempatan ini mempertegas bahwa komunikasi publik menjadi salah satu fokus utama pemerintahan, terutama dalam menghadapi tekanan informasi di era digital.

Di lini lain, Abdul Kadir Karding dipercaya memimpin Badan Karantina Nasional, menggantikan Sahat Manaor Panggabean. Penunjukan ini memperlihatkan perhatian pemerintah pada penguatan sistem karantina, terutama terkait ketahanan pangan dan biosekuriti.

Reshuffle ini mencerminkan konsolidasi kekuasaan sekaligus penyesuaian strategi pemerintahan Prabowo Subianto. Dengan kombinasi figur militer, teknokrat, dan aktivis, arah kebijakan ke depan tampak akan lebih terkendali secara politik, namun tetap diuji pada efektivitas implementasi di lapangan. (AK)