**PRADANAMEDIA / PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) untuk Triwulan II Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini berlangsung di Aula Eka Hapakat, Lantai III Kantor Gubernur Kalteng, Senin (28/7).
Rakor secara resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H. Edy Pratowo, yang hadir mewakili Gubernur H. Sugianto Sabran sekaligus membacakan sambutan tertulis dari Gubernur.
Dalam sambutannya, Gubernur menekankan bahwa Rakor TEPRA merupakan forum penting untuk memperkuat tata kelola anggaran secara menyeluruh, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Ia menyoroti bahwa efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang merata, adil, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
“Rakor ini bukan tempat untuk saling menyalahkan, melainkan ruang evaluasi bersama agar kita dapat membangun solusi dan merumuskan langkah-langkah percepatan realisasi anggaran yang berdampak nyata,” tegas Gubernur dalam sambutan yang dibacakan Wakil Gubernur.
Wakil Gubernur Edy Pratowo dalam arahannya juga menyampaikan bahwa seluruh perangkat daerah harus menjadikan forum ini sebagai cermin evaluasi kinerja dan momentum untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari capaian realisasi anggaran, tetapi juga dari kualitas belanja yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.
“Tahun 2025 adalah awal dari implementasi visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru. Saya minta OPD bekerja lebih serius, cepat, dan cermat, serta memprioritaskan program yang benar-benar dibutuhkan rakyat,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalteng, Akhmad Husain, dalam laporannya mengungkapkan bahwa per 30 Juni 2025, realisasi keuangan APBD Provinsi baru mencapai 21,88 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp10,22 triliun. Angka ini jauh di bawah target triwulan II sebesar 50 persen, dengan deviasi mencapai 28,12 persen. Di tingkat kabupaten/kota, rata-rata realisasi keuangan tercatat sebesar 28,37 persen dari total pagu Rp24,64 triliun, sedangkan realisasi fisik mencapai 31,49 persen.
Menurut Akhmad, rendahnya capaian ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti transisi sistem katalog elektronik ke versi terbaru, penyesuaian terhadap kebijakan efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto, serta berbagai kendala di lapangan, termasuk regulasi dan teknis pelaksanaan.
“Beberapa perangkat daerah masih mengalami hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, termasuk keterlambatan pencairan anggaran dan penyesuaian regulasi baru,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur mengapresiasi kinerja perangkat daerah yang sudah bekerja maksimal, namun tetap mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas belanja. Ia juga menyoroti pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai penguat fiskal daerah.
Salah satu persoalan yang disorot adalah masih ditemukannya kendaraan dinas berpelat merah yang menunggak pajak di sejumlah kabupaten/kota. “Ini menjadi ironi, pemerintah daerah seharusnya menjadi teladan dalam kepatuhan pajak, bukan malah menjadi bagian dari masalah,” kata Edy Pratowo. Ia menyebutkan bahwa Pemprov akan segera membentuk Tim Terpadu di bawah kendali langsung Gubernur untuk menertibkan dan mengoptimalkan pemungutan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama, pajak alat berat, serta pajak air permukaan.
Lebih lanjut, Wakil Gubernur juga mengingatkan pentingnya sinergi pemerintah kabupaten/kota dalam mendukung program strategis daerah. Program seperti cetak sawah untuk mendukung ketahanan pangan, pengembangan koperasi Merah Putih, hingga pemberdayaan UMKM berbasis potensi lokal perlu dilaksanakan berbasis kebutuhan konkret masyarakat.
“Saya harap semua pelaksanaan program benar-benar didasarkan pada data dan kondisi riil di lapangan, bukan sekadar bersifat seremonial atau formalitas belaka,” tegasnya.
Melalui pelaksanaan Rakor TEPRA ini, Pemprov Kalimantan Tengah berharap akan tercipta koordinasi yang lebih baik antara seluruh pemangku kepentingan, peningkatan disiplin anggaran, serta percepatan realisasi program prioritas. Semua ini bertujuan untuk mewujudkan Kalimantan Tengah yang semakin berkah, maju, dan sejahtera. (RH)
