PRADANAMEDIA TAMIANG LAYANG – Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Barito Timur menyampaikan pernyataan sikap terkait kedudukan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam sistem ketatanegaraan nasional. Pernyataan tersebut merujuk pada dukungan yang telah diberikan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terhadap Polri agar tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia.

Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa posisi Polri di bawah Presiden RI merupakan langkah yang tepat dan strategis. Menurutnya, struktur tersebut memberikan kejelasan arah kebijakan serta memperkuat peran Polri sebagai institusi negara yang bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani seluruh lapisan masyarakat.

Ia berharap, dengan tetap berada di bawah Presiden, Polri semakin mampu menjalankan peran sebagai pengayom dan pelindung masyarakat secara adil dan humanis. Polri juga diharapkan menjadi institusi penegak hukum yang profesional, menjunjung tinggi supremasi hukum, serta menempatkan hukum di atas segala kepentingan.

Sebagai pimpinan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, ia menekankan pentingnya keberpihakan Polri kepada kepentingan rakyat kecil. Penegakan hukum, menurutnya, harus dilakukan secara objektif, berkeadilan, dan tidak diskriminatif, sehingga kehadiran Polri benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat.

Lebih lanjut, ia menegaskan harapan agar Polri senantiasa menjaga integritas kelembagaan dan menjauhkan diri dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Dengan menjaga profesionalisme dan moralitas aparat, Polri diyakini dapat memperkuat kepercayaan publik serta menciptakan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif.,Rabu(04/02/26)

Di akhir pernyataannya, Ketua PDM Muhammadiyah Kabupaten Barito Timur menyampaikan optimisme bahwa Polri yang tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia akan semakin kokoh sebagai institusi yang profesional, presisi, dan berpihak pada keadilan serta kepentingan bangsa dan negara.
Polri Presisi.(LAN)