PRADANAMEDIA l BARITO UTARA – Hampir dua bulan tanpa aktivitas kerja membuat para sopir angkutan batu bara di Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, menuntut kepastian penyelesaian persoalan akses jalan hauling. Terhentinya operasional tidak hanya menghambat pengangkutan batu bara, tetapi juga memutus sumber penghasilan para sopir yang menggantungkan hidup dari pekerjaan tersebut.

Kondisi ini mendorong komunitas sopir hauling bersama masyarakat mendatangi Kantor Bupati Barito Utara pada Rabu (21/10/2026). Mereka meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret agar akses jalan kembali dibuka dan aktivitas angkutan dapat berjalan seperti semula.

Persoalan akses jalan yang berkaitan dengan PT Tamtama Perkasa dan PT Mitra Barito menjadi perhatian karena dampaknya turut dirasakan pekerja dan warga di sekitar wilayah operasional. Di tengah belum tuntasnya persoalan tersebut, para sopir harus menghadapi ketidakpastian kapan dapat kembali bekerja.

Bagi para pengemudi, berhentinya aktivitas hauling berarti hilangnya kesempatan memperoleh pendapatan. Sementara kebutuhan rumah tangga terus berjalan, mereka belum memiliki kepastian mengenai waktu dimulainya kembali kegiatan pengangkutan.

Dalam penyampaian aspirasi tersebut, sekitar 100 orang yang terdiri dari sopir hauling dan masyarakat Kecamatan Lahei hadir untuk meminta perhatian pemerintah daerah. Mereka berharap persoalan yang menghambat akses jalan tidak terus berlarut-larut hingga memperpanjang dampak ekonomi bagi masyarakat.

Damang Kepala Adat Kecamatan Lahei, Aryosi Jiono Takanabe, turut menyoroti persoalan tersebut. Akses jalan hauling dinilai memiliki keterkaitan dengan kehidupan ekonomi masyarakat, sehingga penyelesaiannya tidak semata-mata menyangkut kepentingan operasional perusahaan.

Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, menemui perwakilan sopir dan tokoh masyarakat yang menyampaikan tuntutan. Ia menyatakan akan memanggil pimpinan PT Mitra Barito dan PT Tamtama Perkasa untuk membahas permasalahan akses jalan tersebut.Langkah itu diharapkan menjadi pintu masuk bagi penyelesaian yang memberikan kepastian kepada seluruh pihak, terutama para sopir yang telah lama kehilangan kesempatan bekerja.

Namun, persoalan utama yang kini dinantikan para pekerja adalah realisasi penyelesaian di lapangan. Mereka membutuhkan kepastian mengenai akses jalan dan kapan kegiatan hauling dapat kembali berlangsung, bukan sekadar menunggu proses pembahasan antarpihak.

Berlarutnya persoalan ini menjadi pengingat bahwa masalah operasional perusahaan dapat menimbulkan konsekuensi lebih luas ketika mata pencaharian masyarakat ikut terdampak. Para sopir berada dalam posisi yang harus menanggung akibat dari terhentinya aktivitas, meskipun penyelesaian persoalan jalan bukan sepenuhnya berada di tangan mereka.

Pemerintah Kabupaten Barito Utara bersama perusahaan terkait kini diharapkan segera menemukan jalan keluar yang jelas. Semakin lama akses hauling tidak berfungsi, semakin panjang pula ketidakpastian yang harus dihadapi para sopir dan keluarga mereka.

Bagi para pekerja di Lahei, harapan mereka sederhana: akses jalan kembali terbuka, aktivitas angkutan berjalan, dan mereka bisa kembali mencari nafkah setelah hampir dua bulan tidak bekerja. (Red)