PRADANAMEDIA I JAKARTA – Pemerintah menegaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus dilakukan, meski menghadapi tantangan besar, terutama di kawasan gambut yang sulit dipadamkan. Di tengah situasi tersebut, Bareskrim Polri disebut telah menangani 98 laporan polisi yang berkaitan dengan kasus korporasi.

Pernyataan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) seusai rapat terbatas bersama Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Dalam kesempatan tersebut, jajaran pemerintah menyampaikan hasil pembahasan sekaligus menegaskan arahan Presiden terkait penanganan situasi karhutla.

Menko Polkam mengakui, penanganan kebakaran tidak bisa dilakukan secara sederhana. Karakteristik lahan gambut menjadi salah satu kendala utama karena api dapat bertahan di bawah permukaan tanah dan membutuhkan penanganan khusus.Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menggambarkan seolah-olah pemerintah tidak melakukan upaya penanganan karhutla.

Menurutnya, berbagai langkah telah dilakukan untuk menghadapi situasi tersebut. Namun, kompleksitas kebakaran di lahan gambut membuat proses penanganan membutuhkan upaya yang serius dan tidak selalu bisa diselesaikan dalam waktu singkat.

Di sisi penegakan hukum, Bareskrim Polri disebut telah meningkatkan penyidikan terhadap 98 laporan polisi terkait kasus korporasi. Angka tersebut menjadi bagian penting dari upaya penegakan hukum terhadap dugaan keterlibatan badan usaha dalam perkara karhutla.

Penanganan hukum terhadap korporasi menjadi sorotan karena kebakaran hutan dan lahan tidak hanya menyangkut pemadaman api, tetapi juga menyangkut pertanggungjawaban atas terjadinya kebakaran.

Publik kini menanti sejauh mana proses penyidikan tersebut akan berlanjut, termasuk pengungkapan pihak yang bertanggung jawab dan kepastian hukum terhadap korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran.

Pernyataan pemerintah dan data penanganan perkara tersebut menegaskan bahwa persoalan karhutla perlu ditangani melalui dua jalur sekaligus, yakni upaya pemadaman di lapangan dan penegakan hukum yang tegas.

Penanganan karhutla tidak cukup berhenti pada padamnya api. Pengungkapan penyebab kebakaran dan pertanggungjawaban pihak yang terbukti melanggar hukum juga menjadi bagian penting agar kejadian serupa tidak terus berulang. (Red)