JAKARTA – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid, mengungkapkan adanya indikasi operasi yang bertujuan untuk memperkuat narasi negatif terhadap institusi Polri.
Hal ini disampaikannya menyusul sejumlah kasus dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri yang melibatkan beberapa anggota Kepolisian, yang berujung pada kematian baik di kalangan Polri sendiri maupun masyarakat sipil. “Saya melihat adanya operasi yang bertujuan mengglorifikasi narasi negatif terhadap Polri. Situasi ini semakin ramai setelah muncul wacana dari salah satu petinggi partai politik yang ingin menempatkan Polri di bawah TNI atau Kemendagri,” ujar Habib Syakur pada Kamis (5/12).
Ia menyoroti berbagai insiden, seperti kasus penembakan sesama anggota Polri di Solok Selatan, kasus polisi yang menembak pelajar di Semarang Barat, serta peristiwa terbaru di Lampung Timur, di mana seorang terduga pencuri sepeda motor ditembak mati di hadapan istri dan anaknya.
Menurut Habib Syakur, rangkaian peristiwa ini dapat dimanfaatkan untuk menguatkan narasi negatif terhadap Polri. Namun, ia menegaskan bahwa jika kasus-kasus tersebut benar terjadi, seharusnya menjadi tantangan bagi institusi Kepolisian untuk menanganinya dengan bijak.
“Jika ada pelanggaran hukum apa pun oleh oknum Polri, sudah seharusnya Polisi menindaklanjuti dan menegakkan hukum secara adil dan tegas,” tegasnya.
Ia menambahkan, tindakan transparan dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri, membuktikan bahwa institusi ini tidak akan melindungi anggota yang bersalah.
Habib Syakur juga berharap proses hukum dilakukan secara terbuka, karena langkah tersebut akan meminimalkan upaya kelompok tertentu yang ingin mendiskreditkan Polri sebagai institusi independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
“Jika kasus-kasus ini ditutupi, malah bisa menjadi bom waktu. Polri harus bersikap transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat akan memberikan dukungan penuh,” katanya.
Ia juga menyinggung hasil survei Litbang Kompas pada Mei-Juni 2024 yang menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri mencapai 73,1%. Dengan modal kepercayaan yang tinggi ini, Habib Syakur menyarankan agar Polri terus menjaga kredibilitasnya dengan menindak tegas setiap anggotanya yang melanggar hukum.
“Kuncinya adalah keterbukaan. Jangan ada yang ditutupi, karena itu hanya akan memicu kecurigaan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, sikap transparan dan akuntabel akan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap Polri sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom.
“Polri sedang diuji, tapi saya yakin Polri mampu melewati tantangan ini. Rakyat Indonesia percaya bahwa Polri bisa mengembalikan kepercayaan publik dan tetap teguh menjalankan tugasnya,” pungkasnya. (KN)
