SERUYAN l PRADANAMEDIA — Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menunjukkan sikap tegas saat menemui masyarakat yang tengah menyampaikan aspirasi terkait persoalan dengan perusahaan di Kabupaten Seruyan.

Tidak sekadar mendengar tuntutan, Agustiar menyatakan dirinya siap berada bersama masyarakat apabila perusahaan tidak menjalankan kewajibannya.

Bahkan, gubernur menegaskan kesiapannya untuk ikut tidur di tenda perjuangan masyarakat apabila perusahaan yang bersangkutan mengingkari kesepakatan maupun kewajiban yang seharusnya dipenuhi.

Sikap tersebut disampaikan Agustiar ketika menemui warga di Tenda Aspirasi 79, wilayah Bangkal, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Minggu (4/10/2026).

Menurut Agustiar, pemerintah tidak berada pada posisi untuk membela kepentingan perusahaan jika kewajiban terhadap masyarakat tidak dijalankan.

Ia menegaskan, investasi tetap diperlukan untuk menggerakkan perekonomian daerah. Namun, kehadiran perusahaan juga membawa tanggung jawab yang harus dipenuhi kepada masyarakat sekitar.

“Kita menyambut baik investasi, tapi kewajiban mereka juga harus dijalankan,” tegas Agustiar.

Kewajiban tersebut, antara lain menyangkut kebun plasma, penyerapan tenaga kerja lokal, program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, serta kewajiban lainnya sesuai aturan.

Agustiar memastikan pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten akan mengawal persoalan yang disampaikan masyarakat tersebut.

Ia bahkan menempatkan dirinya bukan hanya sebagai pejabat yang menerima laporan, tetapi ikut memastikan persoalan masyarakat mendapatkan tindak lanjut.

Pernyataan itu menjadi pesan tegas kepada perusahaan yang beroperasi di Kalteng: investasi boleh berjalan, tetapi hak masyarakat tidak boleh diabaikan.

Bagi pemerintah, keberadaan perusahaan semestinya memberikan manfaat nyata bagi daerah dan masyarakat sekitar, bukan justru meninggalkan persoalan yang berlarut-larut.

Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda yang turut mendampingi pertemuan tersebut menyampaikan bahwa persoalan antara masyarakat dan perusahaan perkebunan telah dibawa hingga ke pemerintah pusat.

Kini, perhatian tertuju pada tindak lanjut setelah pertemuan tersebut. Sebab, bagi masyarakat yang bertahan di tenda aspirasi, yang dibutuhkan bukan sekadar pernyataan dukungan, melainkan kepastian bahwa hak-hak mereka benar-benar dipenuhi. (Red)