Palangka Raya, Pradanamedia — Angka-angka yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Tengah memberi dua pesan sekaligus: optimisme dan peringatan. Di satu sisi, fondasi ekonomi dan sosial terlihat membaik. Di sisi lain, tekanan struktural masih membayangi laju pertumbuhan daerah.

Dalam rilis resmi yang disampaikan Plt. Kepala BPS Kalteng, Maria Wahyu Utami, Selasa (5/5/2026), ekonomi Kalteng pada triwulan I-2026 tumbuh 3,79 persen secara tahunan (year-on-year). Namun, jika ditarik ke belakang, ekonomi justru terkontraksi cukup dalam sebesar 7,46 persen dibanding triwulan sebelumnya (quarter-to-quarter).

Kontraksi ini bukan sekadar angka musiman. Ia mencerminkan rapuhnya struktur pertumbuhan yang masih sangat bergantung pada momentum tertentu, termasuk belanja pemerintah dan siklus komoditas.

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tercatat Rp61,04 triliun. Struktur ekonomi pun belum banyak berubah—masih ditopang sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, pertambangan, dan konstruksi. Di antara itu, pertambangan kembali menjadi motor utama pertumbuhan, sekaligus menegaskan ketergantungan lama yang belum terurai.

Dari sisi pengeluaran, ekspor menjadi penopang terbesar. Sementara konsumsi pemerintah tumbuh paling tinggi, mencapai 5,16 persen. Konsumsi rumah tangga ikut terdorong, terutama karena faktor musiman seperti hari besar keagamaan dan pencairan THR.

Namun di balik itu, ada sinyal gangguan di sektor riil. Produksi padi memang meningkat, tetapi komoditas andalan seperti kelapa sawit dan bauksit justru melemah akibat faktor cuaca dan hambatan administratif—dua persoalan klasik yang terus berulang.

Di sektor ketenagakerjaan, situasi terlihat lebih menggembirakan. Jumlah angkatan kerja mencapai 1,50 juta orang, dengan 1,45 juta di antaranya bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun ke angka 3,44 persen, melanjutkan tren penurunan beberapa tahun terakhir.

Bukan hanya kuantitas, kualitas tenaga kerja juga menunjukkan perbaikan. Proporsi pekerja formal naik menjadi 49,33 persen, sementara pekerja penuh waktu mendominasi hingga hampir 70 persen. Meski demikian, dominasi sektor pertanian, perdagangan, dan pertambangan dalam penyerapan tenaga kerja mengindikasikan transformasi ekonomi belum sepenuhnya berjalan.

Di sisi sosial, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 2025 turun menjadi 0,534. Penurunan ini menandakan adanya kemajuan dalam kesetaraan, terutama melalui peningkatan partisipasi perempuan di pendidikan, dunia kerja, hingga ruang politik.

Sementara itu, hasil SUPAS 2025 menunjukkan populasi Kalteng mencapai 2,85 juta jiwa dengan laju pertumbuhan 1,34 persen per tahun—melambat, namun lebih terkendali. Struktur penduduk didominasi usia produktif, dengan rasio ketergantungan turun ke 42,62.

Namun tren baru mulai terlihat: penuaan penduduk. Proporsi lansia naik menjadi 9,22 persen, memberi sinyal bahwa bonus demografi tidak akan berlangsung selamanya.

Penurunan angka kelahiran dan kematian bayi juga menjadi indikator kemajuan kualitas hidup, meski di saat yang sama menuntut kesiapan kebijakan jangka panjang, terutama di sektor kesehatan dan perlindungan sosial.

Secara keseluruhan, Kalteng memang berada di jalur stabil. Tapi stabilitas ini belum sepenuhnya kokoh. Ketergantungan pada komoditas, lemahnya hilirisasi, serta ketimpangan antarwilayah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.

Di titik ini, data BPS tidak hanya bicara capaian—tetapi juga memberi peringatan: tanpa pembenahan struktural, pertumbuhan bisa saja berjalan, tetapi tidak benar-benar menguat. (AK)