Muara Teweh, Pradanamedia – Perkembangan teknologi digital mengubah banyak pola interaksi masyarakat, termasuk cara penyebaran paham radikal dan ekstrem. Fenomena tersebut menjadi salah satu topik yang mengemuka dalam Dialog Kebangsaan yang digelar Densus 88 Anti Teror Polri bersama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara.

Kegiatan yang diikuti mahasiswa tersebut menyoroti pergeseran metode penyebaran ideologi kekerasan yang kini lebih banyak memanfaatkan ruang digital. Jika sebelumnya perekrutan dilakukan melalui pertemuan langsung dan jaringan tertutup, saat ini penyebaran narasi ekstrem lebih sering muncul melalui media sosial, grup percakapan daring, hingga berbagai platform berbasis komunitas.

Dalam forum itu, mahasiswa diajak memahami bagaimana propaganda digital bekerja. Narasi yang dibangun umumnya tidak langsung mengarah pada ajakan tindakan kekerasan, melainkan diawali dengan penyebaran informasi yang memicu rasa ketidakpercayaan, memperkuat sentimen identitas, hingga menciptakan polarisasi di tengah masyarakat.

Kehadiran Densus 88 di lingkungan kampus mencerminkan meningkatnya perhatian terhadap kelompok usia muda sebagai sasaran utama penyebaran ideologi ekstrem. Mahasiswa dinilai memiliki akses informasi yang luas sekaligus menjadi kelompok yang paling aktif berinteraksi di ruang digital.

Muara Teweh bukan satu-satunya daerah yang menjadi lokasi kegiatan serupa. Dalam beberapa tahun terakhir, pendekatan pencegahan melalui edukasi dan literasi kebangsaan semakin sering dilakukan di lingkungan pendidikan. Kampus dipandang sebagai ruang strategis untuk membangun daya kritis generasi muda dalam menghadapi berbagai informasi yang beredar di internet.

Selain membahas ancaman radikalisme, dialog juga mengangkat tantangan baru berupa maraknya konten provokatif yang dikemas dalam bentuk yang lebih ringan dan mudah diterima kalangan muda. Konten semacam itu sering kali tidak terlihat sebagai propaganda, namun dapat memengaruhi cara pandang seseorang secara bertahap apabila dikonsumsi tanpa proses verifikasi yang memadai.

Melalui diskusi tersebut, mahasiswa diberikan gambaran mengenai tren ancaman keamanan non-konvensional yang berkembang di era digital, termasuk bagaimana ruang siber kini menjadi salah satu arena utama perebutan pengaruh dan penyebaran ideologi.

Kegiatan ini sekaligus menunjukkan bahwa upaya pencegahan terorisme saat ini tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga dengan memperkuat literasi digital dan kemampuan masyarakat untuk mengenali berbagai bentuk narasi yang berpotensi memicu intoleransi maupun ekstremisme.

(Red/AK)