PALANGKA RAYA l PRADANAMEDIA – Kabut asap yang kian mengganggu kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah memicu desakan agar pemerintah daerah tidak setengah hati menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Di tengah situasi tersebut, Pasukan Merah bersama elemen Organisasi masyarakat mendatangi Kantor Gubernur Kalteng untuk menyuarakan tuntutan penanganan yang lebih serius.

Desakan itu menjadi peringatan bahwa persoalan karhutla tidak cukup dijawab dengan pengerahan personel dan pemadaman ketika api sudah membesar. Masyarakat membutuhkan langkah nyata yang mampu menekan sumber kebakaran, mencegah api berulang, sekaligus melindungi warga dari dampak kabut asap.

Sorotan terhadap penanganan karhutla juga mengarah kepada Gubernur Kalteng Agustiar Sabran. Pemerintah provinsi dituntut memastikan kebijakan yang dijalankan benar-benar menyentuh persoalan di lapangan, terutama di wilayah yang terdampak kebakaran dan asap.

Bagi masyarakat, keberhasilan penanganan tidak semata-mata diukur dari jumlah personel yang dikerahkan atau operasi pemadaman yang dilakukan. Hasil akhirnya harus terlihat dari berkurangnya kebakaran, terkendalinya asap, serta terjaminnya keselamatan warga dan para petugas di lapangan.

Desakan masyarakat juga mempertegas pentingnya transparansi kebijakan dan anggaran penanggulangan karhutla. Penggunaan sumber daya pemerintah perlu dapat dipertanggungjawabkan, sementara upaya pencegahan harus berjalan seiring dengan pemadaman.

Karhutla di Kalimantan Tengah bukan hanya persoalan api di kawasan hutan dan lahan. Ketika asap menyebar ke permukiman, kesehatan masyarakat, aktivitas pendidikan, serta kegiatan ekonomi ikut terancam.

Karena itu, pemerintah daerah dituntut menjadikan keselamatan masyarakat sebagai prioritas. Penanganan harus terukur, pencegahan diperkuat, dan penegakan aturan terhadap pihak yang terbukti melanggar tidak boleh diabaikan.

Desakan di Kantor Gubernur tersebut menjadi pengingat bahwa masyarakat tidak hanya membutuhkan pernyataan komitmen. Mereka menunggu hasil konkret dari kebijakan yang dijalankan pemerintah untuk mengakhiri kebakaran dan mengurangi penderitaan akibat kabut asap di Bumi Tambun Bungai. (AK)