PALANGKA RAYA, PRADANAMEDIA — Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Tengah kembali menunjukkan wajah sebenarnya. Api tidak lagi bisa dipandang sebagai persoalan titik panas yang cukup dijawab dengan laporan dan rapat koordinasi.

Di tengah gempuran karhutla yang terus terjadi, Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran turun langsung ke lapangan. Kamis (3/9/2026), orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai itu berada di sekitar kawasan Bandara Tjilik Riwut, Palangka Raya, bersama jajaran dan petugas pemadam untuk memastikan penanganan api berjalan.

Kehadiran gubernur di lokasi bukan sekadar simbol. Kondisi lapangan memperlihatkan bahwa karhutla membutuhkan keputusan cepat, pengerahan sumber daya dan koordinasi lintas sektor yang tidak boleh tersendat di meja birokrasi.

“Karhutla tidak cukup hanya dilawan dengan kata-kata. Kita harus turun langsung, bergerak bersama dan memastikan api benar-benar ditangani,” tegas Agustiar.

Pernyataan tersebut menjadi penting ketika asap mulai kembali mengganggu aktivitas masyarakat. Kawasan sekitar Bandara Tjilik Riwut menjadi salah satu titik yang mendapat perhatian karena kebakaran berpotensi berdampak terhadap kualitas udara, jarak pandang dan aktivitas penerbangan.

Namun persoalannya jauh lebih besar dari sekadar bagaimana memadamkan api hari ini.

Karhutla adalah persoalan berulang yang setiap tahun menguji kesiapan pemerintah.

Api bisa dipadamkan, tetapi jika sumber masalah tidak disentuh, ancaman yang sama akan kembali muncul ketika kondisi cuaca semakin kering dan lahan mudah terbakar.

Karena itu, penanganan karhutla tidak boleh berhenti pada operasi pemadaman. Kesiapan peralatan, personel, akses menuju titik api, sistem deteksi dini, pengelolaan lahan gambut hingga pengawasan terhadap aktivitas pembukaan lahan harus menjadi satu rangkaian kebijakan.

Gubernur pun menegaskan keselamatan masyarakat menjadi prioritas. Seluruh unsur diminta tetap waspada karena api yang terlihat di permukaan belum tentu berarti persoalan selesai, terutama pada wilayah yang memiliki karakteristik gambut.

Pemerintah daerah, TNI-Polri, petugas pemadam, relawan dan masyarakat kini dituntut bergerak dalam satu komando.

Sebab dalam situasi seperti ini, keterlambatan beberapa jam bisa berarti perluasan areal terbakar yang jauh lebih sulit dikendalikan.

Turunnya gubernur ke lokasi patut diapresiasi. Tetapi publik tentu tidak hanya membutuhkan pemimpin yang datang ketika api sudah membesar.

Publik juga membutuhkan sistem yang mampu bekerja sebelum api membesar.

Mulai dari deteksi dini, kesiapan peralatan pemadam hingga tingkat paling bawah, pemeliharaan sarana, akses air, pengawasan kawasan rawan kebakaran, sampai penegakan hukum terhadap pihak yang sengaja membakar.

Karhutla bukan sekadar soal siapa yang memegang selang dan siapa yang berada di depan api.

Ini tentang seberapa siap pemerintah mencegah kebakaran sebelum menjadi bencana, seberapa cepat negara hadir ketika api muncul, dan seberapa serius akar persoalan tata kelola lahan dibenahi.

Sebab kalau setiap tahun gubernur harus turun memadamkan api, pertanyaan berikutnya bukan lagi siapa yang datang memadamkan, tetapi mengapa api terus muncul dan apakah sistem pencegahannya sudah benar-benar bekerja? (AK)