Jakarta, Pradanamedia – Presiden Prabowo Subianto memilih mempertahankan pola lama dalam struktur kepolisian nasional. Di tengah munculnya usulan agar Polri ditempatkan di bawah kementerian khusus, pemerintah justru mengambil arah sebaliknya: institusi kepolisian tetap berada langsung di bawah presiden.

Keputusan itu mengakhiri perdebatan yang beberapa bulan terakhir berkembang di ruang publik, terutama setelah isu reformasi total Polri kembali menguat pasca rentetan kritik terhadap aparat sepanjang 2025.

Tim Komisi Percepatan Reformasi Polri yang dibentuk pemerintah sebelumnya sempat mengkaji sejumlah opsi, termasuk kemungkinan membentuk Kementerian Keamanan Nasional sebagai induk koordinasi aparat. Namun skenario itu akhirnya kandas di meja Presiden.

Pemerintah menilai perubahan struktur tidak otomatis menyelesaikan problem di tubuh kepolisian. Alih-alih merombak posisi kelembagaan, arah kebijakan justru diarahkan pada pembenahan internal tanpa memutus rantai komando langsung ke kepala negara.

Langkah ini memperlihatkan satu hal penting: pemerintah tampaknya tidak ingin kehilangan kendali politik atas institusi keamanan paling strategis di Indonesia.

Dalam sistem presidensial, Polri yang langsung berada di bawah Presiden memberi akses kontrol yang lebih cepat dalam situasi keamanan nasional. Tetapi di sisi lain, model ini juga membuat posisi kepolisian sangat dekat dengan pusat kekuasaan politik.

Itulah sebabnya wacana memindahkan Polri ke bawah kementerian sempat muncul. Sebagian kalangan melihat perlu ada jarak institusional agar fungsi pengawasan terhadap kepolisian menjadi lebih kuat dan tidak terlalu terpusat pada kekuasaan eksekutif.

Namun hasil akhirnya berbeda. Pemerintah justru membaca pembentukan kementerian baru sebagai potensi lahirnya birokrasi tambahan yang rumit dan rawan tumpang tindih kewenangan.

Keputusan tersebut sekaligus memberi sinyal bahwa Istana memilih jalur stabilitas dibanding eksperimen restrukturisasi besar-besaran.

Sorotan terhadap Polri sendiri belum benar-benar reda sejak gelombang demonstrasi nasional 2025 yang berujung bentrokan di sejumlah daerah. Kritik terhadap pendekatan represif aparat hingga isu akuntabilitas penegakan hukum menjadi tekanan serius bagi pemerintah baru saat itu.

Pembentukan Komisi Reformasi Polri sempat dibaca publik sebagai pintu menuju perubahan besar di tubuh kepolisian. Tetapi keputusan Presiden kini menunjukkan reformasi yang dipilih bukan perubahan struktur, melainkan penguatan kontrol internal dan profesionalisme aparat.

Di titik ini, pertanyaan publik mulai bergeser. Bukan lagi soal siapa yang membawahi Polri, melainkan sejauh mana reformasi benar-benar mampu menyentuh kultur kekuasaan dan praktik penegakan hukum di lapangan. (AK)