Jakarta – Kasus dugaan pemerasan yang melibatkan 18 anggota polisi pada acara Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 menarik perhatian luas setelah viral di media sosial. Dugaan ini mencuat melalui unggahan di akun X @Twt_Rave, yang menyebut bahwa sejumlah penonton asal Malaysia menjadi sasaran penangkapan dan tes urine mendadak oleh oknum polisi.
Menanggapi hal ini, Bambang Rukminto, pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), menyerukan agar 18 anggota polisi yang terlibat diberi sanksi tegas berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan. Menurut Bambang, tindakan tersebut tidak hanya mencoreng citra Polri, tetapi juga merusak reputasi pariwisata Indonesia, terutama sektor MICE (meeting, incentive, convention, exhibition) yang sedang didorong pemerintah.
“Perilaku semacam ini berdampak buruk pada kepercayaan wisatawan dan mitra internasional. Sektor pariwisata, terutama yang berorientasi pada acara besar seperti DWP, sangat bergantung pada rasa aman dan nyaman para pengunjung,” tegas Bambang.
Pihak Kepolisian telah mengambil langkah dengan mengamankan 18 personel yang diduga terlibat. Proses pemeriksaan tengah dilakukan untuk menindaklanjuti keluhan dari warga Malaysia yang menjadi korban. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan ketat terhadap aparat penegak hukum, khususnya dalam acara berskala internasional.
Kasus ini juga memicu keprihatinan publik atas dampaknya terhadap citra Indonesia sebagai destinasi wisata yang aman dan ramah. Pemerintah diharapkan bertindak tegas agar kejadian serupa tidak terulang. (KN)
