Pemuda Pancasila Bersuara di Palangka Raya, Uji Materi UU Lingkungan Hidup Dinilai Bisa Ancam Tradisi Peladang Dayak

PALANGKA RAYA – Polemik pengujian materi Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Mahkamah Konstitusi (MK) memantik penolakan dari Pemuda Pancasila Kota Palangka Raya. Mereka khawatir, perubahan aturan tersebut berpotensi berdampak pada kebebasan masyarakat adat Dayak menjalankan tradisi berladang yang diwariskan turun-temurun.
Sikap itu disampaikan Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Palangka Raya, Bush Valentino Lambung, saat mengikuti aksi damai bersama Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) Kalimantan Tengah dan Forum Kebangsaan di Bundaran Telawang, Kamis (19/11/2026).
Pemuda Pancasila menilai, tradisi berladang bukan sekadar aktivitas pertanian, melainkan bagian dari identitas, sejarah, serta kehidupan sosial masyarakat Dayak yang telah berlangsung lintas generasi.
Bush menegaskan, aturan yang menyangkut peladang tradisional tidak seharusnya diubah tanpa mempertimbangkan nilai adat, kebiasaan lokal, dan keberadaan masyarakat yang selama ini hidup berdampingan dengan alam.
Menurutnya, masyarakat Dayak memiliki pengetahuan turun-temurun mengenai tata cara berladang, termasuk memahami siklus alam dan aturan dalam membuka lahan yang dijalankan berdasarkan kearifan lokal.
Ia mengingatkan, jangan sampai persoalan lingkungan justru berujung pada penindakan yang salah sasaran terhadap masyarakat adat, sementara praktik pembakaran lahan dalam skala besar yang menimbulkan kabut asap dilakukan oleh pihak lain.
Pemuda Pancasila juga menyoroti pentingnya membedakan praktik perladangan tradisional dengan pembakaran lahan yang merusak lingkungan. Penegakan hukum, menurut mereka, harus dilakukan secara adil dan tidak mengorbankan masyarakat yang menjalankan tradisi secara turun-temurun.
Bush berharap ketentuan yang selama ini menjadi perlindungan bagi peladang tradisional tetap dipertahankan. Ia mengkhawatirkan apabila aturan tersebut diganggu, masyarakat adat berpotensi menghadapi persoalan hukum ketika menjalankan aktivitas pertanian yang menjadi bagian dari kehidupan mereka.
Dalam aksi tersebut, Pemuda Pancasila mengajak pemerintah daerah, mulai dari Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin hingga para bupati di Kalteng, untuk ikut mengawal persoalan tersebut.
Mereka berharap suara masyarakat adat mendapat perhatian dalam proses hukum yang berlangsung di MK, sehingga perlindungan terhadap lingkungan tidak menghapus hak, tradisi, dan kearifan lokal masyarakat Dayak.
Persoalan ini menjadi perhatian karena upaya menjaga lingkungan dan melindungi tradisi masyarakat adat dinilai harus berjalan beriringan, bukan saling meniadakan. (Red)











