Tradisi Berladang Dayak Jadi Sorotan, TBBR Kalteng Turun ke Jalan Tolak Gugatan di MK

PRADANAMEDIA I PALANGKA RAYA – Polemik uji materi aturan berladang dengan cara membakar bagi masyarakat lokal dan masyarakat adat di Mahkamah Konstitusi (MK) memantik aksi solidaritas di Kalimantan Tengah.
Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) Kalteng bersama sejumlah organisasi masyarakat turun ke Bundaran Telawang, Kamis (19/11/2026), menyuarakan penolakan terhadap gugatan Pasal 69 ayat (2) UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
Aksi tersebut bukan sekadar menyampaikan sikap terhadap proses hukum di MK, tetapi juga membawa kekhawatiran soal keberlangsungan tradisi berladang masyarakat Dayak yang diwariskan lintas generasi. Massa meminta agar ketentuan yang memberikan ruang bagi praktik berladang berdasarkan kearifan lokal tidak dihapus maupun diubah hingga menghilangkan hak masyarakat adat.
Ketua DPW TBBR Kalteng, Agusta Rachman, menilai tradisi berladang masyarakat Dayak tidak bisa disamakan begitu saja dengan pembakaran lahan secara liar. Menurutnya, praktik berladang secara tradisional memiliki tata cara, batasan, serta mekanisme yang dijalankan masyarakat, termasuk melalui kerja bersama dan pengendalian api.
Ia menjelaskan, ladang tradisional yang dikelola masyarakat umumnya berada di lahan mineral, bukan gambut, dengan luasan terbatas sesuai ketentuan daerah. Karena itu, ia khawatir gugatan terhadap ketentuan tersebut nantinya berujung pada persoalan hukum bagi masyarakat yang masih menjalankan tradisi leluhur.
Jangan Campur Ladang Tradisional dengan Pembakaran Skala Besar
Dalam aksi tersebut, TBBR juga menyoroti persoalan karhutla dan kabut asap yang kerap menyeret masyarakat peladang ke dalam sorotan. Mereka meminta agar praktik berladang tradisional tidak dijadikan sasaran penindakan secara keliru, sementara pembakaran lahan dalam skala besar yang menimbulkan kerusakan lingkungan harus ditangani secara tegas.
Massa menilai, penegakan hukum terkait kebakaran hutan dan lahan harus mampu membedakan praktik perladangan masyarakat adat yang memiliki aturan dengan pembukaan lahan yang berpotensi merusak lingkungan.
TBBR turut meminta pemerintah daerah, mulai dari gubernur hingga bupati, memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai batasan praktik berladang tradisional dan aktivitas pembakaran yang melanggar hukum.
Sejumlah Ormas Ikut Menyuarakan Penolakan
Aksi di Bundaran Telawang tersebut juga diikuti sejumlah organisasi dan elemen masyarakat, di antaranya Pemuda Pancasila, IKB, ADB, Perpedayak, serta paguyuban lainnya. Mereka menyatakan dukungan terhadap upaya menjaga hak masyarakat adat dan keberlangsungan tradisi berladang yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Dayak.
Penolakan ini muncul di tengah berlangsungnya proses pengujian Pasal 69 ayat (2) UU PPLH di MK. Ketentuan tersebut mengatur pengecualian larangan membakar lahan bagi masyarakat yang menjalankan kegiatan dengan memperhatikan kearifan lokal, dengan penjelasan mengenai batas maksimal dua hektare per kepala keluarga, tanaman varietas lokal, serta sekat bakar.
Perkara yang tengah diuji di MK itu kini menjadi perhatian masyarakat di Kalimantan Tengah. Bagi massa aksi, persoalannya bukan semata-mata soal aturan membakar lahan, melainkan bagaimana tradisi masyarakat adat tetap mendapat ruang tanpa mengabaikan perlindungan lingkungan dan pencegahan karhutla. (Red)










