PALANGKA RAYA l PRADANAMEDIA – Situasi di lingkungan Kantor Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali menjadi sorotan menjelang rencana aksi demonstrasi Jilid IV Aliansi Kalteng Melawan. Aparat kepolisian memasang kawat berduri di kawasan kantor pemerintahan tersebut sebagai bagian dari pengamanan menghadapi potensi aksi massa.

Langkah pengamanan ini berlangsung di tengah polemik penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang sebelumnya memicu demonstrasi mahasiswa dan masyarakat. Dalam aksi Jilid III pada 19 Oktober 2026, massa menyampaikan kritik terhadap penanganan karhutla serta mendesak pemerintah mengambil langkah lebih tegas untuk melindungi masyarakat dari dampak kabut asap.

Aksi sebelumnya juga diwarnai kekecewaan demonstran setelah Gubernur Kalteng Agustiar Sabran meninggalkan lokasi pertemuan dan tidak kembali menemui massa sebagaimana mereka harapkan. Situasi kemudian memanas hingga terjadi gesekan antara demonstran dan aparat di kawasan kantor gubernur.

Koordinator lapangan aksi sebelumnya, Yosafat Menteng, menyatakan Aliansi Kalteng Melawan akan kembali menggelar demonstrasi dengan jumlah massa yang lebih besar. Rencana aksi lanjutan itu menjadi sinyal bahwa persoalan yang disuarakan belum dianggap selesai oleh para demonstran.

Sejumlah tuntutan yang mencuat dalam aksi sebelumnya meliputi desakan penetapan status bencana nasional untuk karhutla, audit perizinan perusahaan pemegang konsesi, penindakan terhadap pelanggaran, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, termasuk layanan kesehatan, air bersih dan listrik.

Pemasangan kawat berduri menjadi gambaran meningkatnya kewaspadaan aparat menjelang aksi lanjutan. Namun, pengamanan di kawasan pemerintahan bukan satu-satunya hal yang menjadi perhatian publik. Respons pemerintah terhadap tuntutan masyarakat juga akan menjadi bagian penting dalam perkembangan persoalan ini.

Kini, perhatian tertuju pada pelaksanaan aksi Jilid IV dan bagaimana pemerintah daerah merespons aspirasi yang kembali disuarakan. Di tengah ancaman karhutla dan dampak kabut asap, masyarakat menunggu langkah konkret yang dapat menjawab persoalan di lapangan, bukan sekadar meredam ketegangan saat demonstrasi berlangsung. (AK)