WAGUB EDY PRATOWO TEKAN KADIN KALTENG: EKONOMI HARUS BERGERAK, KARHUTLA JANGAN DIBIARKAN

PALANGKA RAYA — Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo mendorong Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kalteng mengambil peran lebih besar dalam menggerakkan perekonomian daerah sekaligus ikut menghadapi persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pesan itu disampaikan Edy saat membuka Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) KADIN Kalteng 2026 yang dirangkaikan dengan peringatan HUT ke-58 KADIN di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (24/9/2026).
Menurut Edy, pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri dalam membangun ekonomi. Keterlibatan dunia usaha diperlukan karena KADIN menaungi pelaku usaha dari sektor mikro, kecil dan menengah hingga korporasi besar.
Edy menegaskan, pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya terlihat dalam angka statistik. Pergerakan ekonomi harus memberi dampak langsung kepada masyarakat, termasuk membuka lapangan kerja lokal, mengurangi pengangguran, menekan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.
Namun tantangan Kalteng bukan hanya soal ekonomi.Karhutla dan dampak asap masih menjadi persoalan yang membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Karena itu, Edy mengajak KADIN dan pelaku usaha ikut memperkuat upaya pencegahan serta penanganan dampak karhutla bersama pemerintah, TNI, Polri, BPBD, relawan dan unsur lainnya.“Ini adalah tanggung jawab kita bersama,” tegas Edy.
Di sisi lain, Ketua KADIN Kalteng Rahmat Nasution Hamka menyebut Rapimprov dan HUT ke-58 KADIN menjadi momentum memperkuat kontribusi dunia usaha terhadap pembangunan daerah.
KADIN Kalteng, kata Rahmat, ingin menjadi rumah besar bagi pelaku usaha, mulai dari pengusaha besar dan menengah, UMKM, pengusaha muda, ekonomi kreatif hingga sektor industri dan perdagangan.
Dengan kondisi karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah, pelaksanaan kegiatan KADIN kabupaten/kota bahkan dilakukan secara daring dari daerah masing-masing.
Pesan yang muncul dari forum tersebut cukup jelas: pembangunan ekonomi dan persoalan lingkungan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Dunia usaha dituntut tidak hanya berbicara soal investasi dan pertumbuhan, tetapi juga ikut melihat persoalan daerah yang berdampak langsung terhadap masyarakat. (AK)





