MAKASSAR l PRADANAMEDIA — Persoalan akurasi data kesejahteraan masyarakat kembali menjadi sorotan DPRD Sulawesi Selatan. Data yang tidak sesuai kondisi lapangan dinilai dapat berdampak langsung terhadap warga kurang mampu, terutama ketika mereka membutuhkan bantuan pemerintah maupun layanan kesehatan.

Anggota Komisi E DPRD Sulsel, Yariana Somalinggi, mengungkapkan masih terdapat warga tidak mampu yang kepesertaannya tidak aktif sehingga mengalami kesulitan ketika mengakses layanan kesehatan.

Menurutnya, pendataan masyarakat tidak cukup hanya mengandalkan data dari BPS maupun pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Pemerintah desa, kelurahan hingga tingkat RT dinilai perlu dilibatkan karena memiliki pengetahuan lebih dekat mengenai kondisi sosial dan ekonomi warga di wilayah masing-masing.

DTSEN JANGAN HANYA JADI ANGKA

Sorotan lain datang dari Yeni Rahman yang menyoroti Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), terutama mengenai indikator yang digunakan untuk menentukan posisi masyarakat berdasarkan desil.Ia menilai masyarakat perlu mengetahui alasan mereka ditempatkan pada kelompok desil tertentu. Tidak kalah penting, harus tersedia akses yang mudah bagi masyarakat untuk mengoreksi data apabila kondisi yang tercatat tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Persoalan ini menjadi penting karena DTSEN digunakan sebagai salah satu dasar pemerintah dalam menentukan sasaran berbagai program bantuan dan intervensi sosial.Ketika data tidak akurat, persoalannya bukan sekadar angka di dalam sistem. Dampaknya bisa sampai kepada warga yang seharusnya menerima bantuan tetapi justru kesulitan mengaksesnya.

VERIFIKASI DATA HARUS MENYENTUH LAPANGAN

DPRD Sulsel mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam proses verifikasi dan pemutakhiran data, mulai dari BPS, pemerintah daerah, Dinas Sosial, pendamping PKH, pemerintah desa, kelurahan hingga unsur pemerintahan paling dekat dengan masyarakat.

Pembenahan data dinilai menjadi bagian penting agar program pemerintah benar-benar menyasar masyarakat sesuai kondisi sosial ekonomi mereka.Sebab, ketika data menjadi dasar penentuan penerima bantuan, maka akurasi data juga menentukan siapa yang mendapatkan akses dan siapa yang berpotensi terlewat.

Persoalannya kini bukan hanya bagaimana pemerintah memiliki satu data, tetapi bagaimana memastikan data tersebut benar-benar menggambarkan kondisi warga di lapangan. (AK)