PALANGKA RAYA, PRADANAMEDIA – Kabut asap dan ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) membawa Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka turun langsung ke Kalimantan Tengah.

Gibran tiba di Palangka Raya, Kamis (10/9/2026), dalam kunjungan kerja yang secara khusus diarahkan untuk melihat kondisi serta penanganan karhutla di lapangan. Kedatangannya disambut Gubernur Kalteng Agustiar Sabran bersama jajaran Pemprov Kalteng dan unsur Forkopimda di VIP Room Bandara Tjilik Riwut.

Kunjungan tersebut datang di tengah situasi karhutla Kalteng yang belum sepenuhnya terkendali. Pemerintah provinsi menyebut hingga awal September, peningkatan titik panas, kejadian kebakaran dan luasan lahan terdampak masih terjadi di sejumlah wilayah.

Artinya, persoalan karhutla tahun ini bukan sekadar persoalan munculnya titik api. Di belakangnya terdapat persoalan akses menuju lokasi, ketersediaan sumber air, kemampuan mobilisasi personel dan peralatan, hingga dampak asap terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat.

Gibran dijadwalkan meninjau sejumlah lokasi, termasuk SDN-2 Petuk Katimpun dan kawasan Nyaru Menteng. Peninjauan itu menjadi penting karena dampak karhutla tidak berhenti di kawasan hutan atau lahan kosong. Ketika asap masuk ke ruang hidup masyarakat, sekolah dan aktivitas harian warga ikut terdampak.

Pemprov Kalteng sendiri telah menetapkan status tanggap darurat karhutla dan mengerahkan berbagai unsur untuk mempercepat pemadaman sekaligus pencegahan. Namun di lapangan, petugas masih berhadapan dengan tantangan klasik yang belum mudah diatasi: lokasi kebakaran sulit dijangkau dan sumber air terbatas.

Kondisi tersebut membuat pemadaman tidak selalu bisa dilakukan hanya dengan mengandalkan kekuatan darat.

Gubernur Agustiar Sabran menyampaikan kebutuhan dukungan Pemerintah Pusat, mulai dari tambahan helikopter untuk pemadaman udara, peralatan pemadam, dukungan operasional hingga pembangunan sumber air berupa sumur bor dan embung di wilayah rawan karhutla.

Di sinilah kunjungan Wapres Gibran menjadi lebih dari sekadar agenda seremonial.

Kehadiran pemerintah pusat di tengah situasi darurat diharapkan dapat membuka jalan bagi penguatan kapasitas penanganan karhutla Kalteng. Sebab, karakter wilayah Kalimantan Tengah yang luas dan memiliki banyak kawasan sulit dijangkau membutuhkan strategi penanganan yang tidak bisa disamaratakan.

Persoalan lain yang tidak kalah serius adalah kualitas udara.

Asap kebakaran sempat membuat kualitas udara di sejumlah wilayah berada pada kategori tidak sehat hingga berbahaya. Kondisi ini memperlihatkan bahwa ukuran keberhasilan penanganan karhutla tidak semata-mata berapa hektare lahan yang berhasil dipadamkan, tetapi juga seberapa cepat masyarakat dapat kembali menghirup udara yang aman dan menjalankan aktivitas secara normal.

Karena itu, penanganan karhutla harus bergerak pada dua jalur sekaligus: memadamkan api yang sudah muncul dan memutus peluang api kembali terjadi.

Sinergi pemerintah pusat dan daerah, TNI-Polri, petugas pemadam, relawan hingga masyarakat menjadi faktor penting. Namun kolaborasi tersebut harus ditopang peralatan yang memadai, akses yang cepat, sumber air yang tersedia serta sistem pencegahan yang bekerja sebelum api membesar.

Kunjungan Gibran ke Kalteng dengan demikian menjadi momentum untuk melihat persoalan karhutla dari jarak paling dekat: bukan sekadar peta titik panas, bukan sekadar angka luasan terbakar, tetapi persoalan nyata yang menyentuh kesehatan, pendidikan, lingkungan dan kehidupan masyarakat.

Kalteng membutuhkan penanganan karhutla yang bukan hanya cepat ketika api berkobar, tetapi juga kuat sebelum api muncul.

Sebab ketika kabut asap sudah memenuhi udara, yang dipertaruhkan bukan hanya hutan dan lahan, tetapi juga kualitas hidup masyarakat Bumi Tambun Bungai. (RED)