PALANGKA RAYA – Ketua Koordinator Forum Damang Kepala Adat se-Provinsi Kalimantan Tengah, Wawan Embang, menyampaikan apresiasi atas komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurutnya, langkah tegas pemerintah dalam menindak praktik korupsi tanpa membedakan latar belakang maupun jabatan merupakan wujud nyata hadirnya negara dalam menegakkan supremasi hukum.

Wawan Embang menilai, upaya pemberantasan korupsi harus menjadi agenda yang terus dikawal secara konsisten karena tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.

“Komitmen Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu patut diapresiasi. Masyarakat tentu berharap penegakan hukum dilakukan secara adil, profesional, dan berlandaskan aturan yang berlaku sehingga siapa pun yang terbukti melakukan korupsi dapat diproses sesuai hukum,” ujarnya.

Sebagai tokoh adat, Wawan Embang menegaskan bahwa nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas telah lama menjadi bagian dari kearifan lokal masyarakat Dayak. Karena itu, ia berharap semangat tersebut juga menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di seluruh Indonesia.

Ia juga berharap seluruh aparat penegak hukum tetap menjaga independensi, profesionalisme, dan integritas dalam menjalankan tugasnya. Penegakan hukum yang objektif dan bebas dari intervensi dinilai menjadi kunci untuk menciptakan rasa keadilan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Menurutnya, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada pemerintah dan aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan dukungan seluruh elemen masyarakat. Budaya antikorupsi harus terus ditanamkan melalui pendidikan, pengawasan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan.

Wawan Embang berharap komitmen pemberantasan korupsi yang terus digaungkan pemerintah dapat diwujudkan melalui langkah-langkah nyata dan berkelanjutan. Dengan demikian, Indonesia dapat memiliki sistem penegakan hukum yang semakin kuat, berkeadilan, transparan, serta mampu menghadirkan pemerintahan yang bersih demi mendukung terwujudnya pembangunan nasional yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. (AK)