PRADANAMEDIA, PANGKALAN BUN – Seorang tokoh masyarakat dari Gelar Pengangkut, Kecamatan Aru Utara, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, menyampaikan pernyataan sikap terkait kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam sistem pemerintahan nasional. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap keberlangsungan institusi penegak hukum yang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Tokoh masyarakat yang bernama Udik tersebut menegaskan dukungan agar Polri tetap berada langsung di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia. Menurutnya, posisi tersebut telah tepat dan sejalan dengan prinsip ketatanegaraan yang mengedepankan kejelasan garis komando serta tanggung jawab nasional.

Ia juga menekankan bahwa Polri seharusnya tidak ditempatkan di bawah kementerian tertentu. Dengan berada langsung di bawah Presiden RI, Polri dinilai dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, independen, serta fokus pada peran utama sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.,Selasa(03/02/26)

Sebagai tokoh masyarakat di wilayah Aru Utara, dukungan tersebut disebut sebagai cerminan harapan masyarakat agar Polri tetap menjaga netralitas, integritas, dan kepercayaan publik. Sinergi antara aparat kepolisian dan masyarakat dinilai menjadi kunci dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif, khususnya di wilayah pedalaman dan daerah.

Lebih lanjut, ia berharap Polri terus meningkatkan kualitas pelayanan, menjunjung tinggi nilai keadilan, serta mengedepankan pendekatan humanis dalam setiap pelaksanaan tugas. Keberadaan Polri di bawah Presiden Republik Indonesia diyakini akan memperkuat konsistensi kelembagaan dan stabilitas keamanan nasional.

Di akhir pernyataannya, dukungan tersebut disampaikan sebagai sikap terbuka dan bertanggung jawab dari tokoh masyarakat Gelar Pengangkut, dengan harapan Polri senantiasa diberikan kekuatan dan keteguhan dalam menjalankan amanah negara di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia.(LAN)