JAKARTA – Pemerintah berencana mengadakan kembali Ujian Nasional (UN) sebagai alat evaluasi hasil belajar siswa. Namun, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Prof. Abdul Mu’ti, memastikan bahwa UN tidak akan dilaksanakan pada tahun 2025. Pernyataan ini memunculkan berbagai reaksi, terutama kekhawatiran siswa mengingat UN sebelumnya menjadi syarat kelulusan.
Meski demikian, Prof. Mu’ti menegaskan bahwa UN yang direncanakan akan berbeda dari versi sebelumnya. “Kami telah mengkaji pengalaman sejarah UN sebelumnya, termasuk berbagai kekhawatiran masyarakat. Pada akhirnya, kami akan memiliki sistem evaluasi baru yang berbeda dengan yang lama,” ungkapnya di Kantor Kemendikdasmen, Selasa (31/12/2024). Namun, ia belum memaparkan secara detail seperti apa sistem evaluasi baru tersebut, seraya meminta publik bersabar hingga pengumuman resmi dibuat.
Prof. Mu’ti juga menekankan bahwa pelaksanaan UN ke depan hanya akan dilakukan oleh sekolah yang telah terakreditasi. “Satuan pendidikan yang terakreditasi akan menjadi penyelenggara ujian ini,” jelasnya.
Rencana kembalinya UN menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas evaluasi pendidikan. Namun, Prof. Mu’ti menekankan bahwa pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap dan dirancang agar lebih relevan dengan kebutuhan pendidikan modern.
Sebagai informasi, sinyal kembalinya UN sebelumnya telah diungkapkan oleh Mendikdasmen, yang menyebutkan bahwa persiapan pelaksanaan UN sedang dilakukan. Artikel lengkap mengenai rencana ini dapat diakses di situs Kompas.com.
Langkah ini mengundang perhatian luas, mengingat UN terakhir kali dihapus sebagai syarat kelulusan pada beberapa tahun lalu. Pemerintah kini berupaya menjadikannya lebih fleksibel dan tidak membebani siswa, sekaligus tetap memberikan penilaian yang objektif dan berkualitas. (RH)
