PRADANAMEDIA l PALANGKA RAYA –Sejumlah pimpinan organisasi masyarakat (ormas) Islam di Kalimantan Tengah mengingatkan agar penyampaian aspirasi melalui demonstrasi tetap mengedepankan etika, kesantunan, dan penghormatan terhadap pihak yang menjadi sasaran kritik.

Pesan tersebut disampaikan di tengah polemik penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih menjadi persoalan serius di Kalteng. Para tokoh agama menilai, tuntutan masyarakat agar pemerintah bergerak lebih cepat merupakan hal yang wajar. Namun, kritik tidak seharusnya disampaikan dengan cara yang mengabaikan tata krama.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalteng Prof. Dr. Khairil Anwar, Ketua PW Nahdlatul Ulama (NU) Kalteng Dr. HM. Wahyudie F. Dirun, Ketua PW Muhammadiyah Kalteng Prof. Dr. Ahmad Syar’i, Ketua LDII Kalteng Drs. Nurprayudi, serta Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kalteng Prof. Bulkani.

Mereka sepakat bahwa penanganan karhutla membutuhkan langkah konkret dan perhatian serius pemerintah. Meski demikian, kondisi keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi juga dinilai perlu menjadi pertimbangan dalam melihat upaya pemerintah daerah.

Ketua MUI Kalteng Prof. Khairil Anwar menyebut umat Islam telah melaksanakan salat istisqa sebagai ikhtiar spiritual untuk memohon turunnya hujan. Ia mengajak masyarakat memandang situasi tersebut sebagai ujian sekaligus momentum memperkuat doa dan usaha bersama.

Sementara itu, Wahyudie menyampaikan bahwa pimpinan ormas Islam berencana menemui Gubernur Kalteng untuk membicarakan persoalan karhutla. Menurutnya, jika musim kemarau masih berlangsung hingga akhir November sebelum memasuki musim hujan, langkah penanganan harus segera diperkuat.

Ia menilai dukungan sarana, prasarana, personel, dan anggaran perlu menjadi perhatian agar penanganan kebakaran tidak terlambat menghadapi kondisi yang semakin berat.

Kritik Harus Disampaikan dengan Cara yang TepatKetua PW Muhammadiyah Kalteng Ahmad Syar’i menegaskan bahwa persoalan karhutla bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, melainkan masalah bersama yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak.

Ia mengapresiasi mahasiswa yang menyampaikan tuntutan secara langsung kepada gubernur, selama dilakukan dengan bahasa yang santun dan mencerminkan sikap akademis.

Sorotan juga diarahkan pada etika demonstrasi di hadapan kepala daerah. Wahyudie menilai penyampaian aspirasi yang disertai ucapan tidak pantas merupakan tindakan yang kurang tepat, terlebih gubernur merupakan simbol pemerintahan daerah.

Para pimpinan ormas Islam tersebut juga berharap pemerintah pusat memberikan perhatian lebih besar terhadap penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Luasnya wilayah dan beratnya tantangan di lapangan dinilai membutuhkan dukungan yang memadai.

Di sisi lain, seluruh elemen masyarakat diajak memperkuat kerja bersama, bukan saling menyalahkan atau memperkeruh keadaan. Kekeringan dan kerusakan lingkungan menjadi persoalan yang harus dihadapi melalui upaya nyata, disertai doa dan kepedulian terhadap alam.

Pesan utama para tokoh agama itu jelas: masyarakat tetap memiliki ruang untuk mengkritik dan menuntut pemerintah bertindak. Namun, ketegasan dalam menyampaikan aspirasi tidak harus menghilangkan kesantunan. Dalam menghadapi karhutla, energi masyarakat seharusnya diarahkan untuk mendorong solusi, bukan memperbesar pertentangan. (Ak)