PRADANAMEDIA / PALANGKA RAYA – Penurunan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) untuk bekerja lebih keras dalam memperkuat sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Salah satu fokus utama Pemprov Kalteng adalah optimalisasi sektor sumber daya alam (SDA), yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Sektor ini meliputi pertambangan, perkebunan, dan perhutanan, atau yang kerap disebut 3P.
Namun, ketiga sektor tersebut masih menghadapi berbagai persoalan mendasar. Di sektor perkebunan, konflik agraria antara perusahaan dan masyarakat lokal masih sering terjadi. Di sektor pertambangan, muncul isu pencemaran lingkungan yang meresahkan publik. Sementara di sektor kehutanan, praktik illegal logging dan muatan berlebih dalam aktivitas pengangkutan kayu masih menjadi sorotan.
Langkah Gubernur: Efisiensi dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Menanggapi tantangan tersebut, Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menegaskan bahwa pemerintah provinsi tidak akan panik menghadapi situasi penurunan TKD.
“Kalau saya panik, masyarakat juga akan panik. Jadi langkah pertama adalah efisiensi. Tidak ada lagi acara di hotel, perjalanan dinas kita pangkas,” ujar Agustiar saat berbincang dengan insan pers di halaman Rumah Jabatan Gubernur, Rabu (15/10).
Selain efisiensi internal, Agustiar menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dan kontribusi fiskal perusahaan yang beroperasi di Kalteng.
“Perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di sini harus peduli dengan daerah ini. Mereka wajib menjalankan kewajibannya agar bisa membantu meningkatkan PAD,” tegasnya.
Dialog dan Sanksi Tegas untuk Perusahaan Lalai
Gubernur Agustiar juga mengakui bahwa penyelesaian masalah di sektor 3P, seperti konflik lahan dan tumpang tindih izin, tidak bisa dilakukan sepihak. Pemprov, kata dia, telah menjalin komunikasi dengan sejumlah pihak, termasuk Agrinas Pusat, Pangdam, dan Kajati, untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan.
Dalam waktu dekat, Agustiar berencana mengundang seluruh perusahaan besar yang bergerak di sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan. Pertemuan itu, menurutnya, akan menjadi forum penting untuk memperkuat komitmen dunia usaha terhadap pembangunan daerah.
“Saya minta yang hadir nanti para direktur utama, bukan perwakilan. Harus yang punya keputusan dan kompetensi,” ujarnya menegaskan.
Agustiar juga tidak segan mengambil langkah tegas terhadap perusahaan yang hanya mengambil keuntungan tanpa kontribusi nyata bagi daerah.
“Kalau hanya mengeruk sumber daya tanpa memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah, izin mereka bisa kita tinjau ulang,” tegasnya.
Masyarakat Lokal Harus Jadi Tuan di Tanah Sendiri
Lebih jauh, Agustiar menegaskan bahwa arah pembangunan Kalteng tetap berpijak pada semangat kemandirian ekonomi daerah.
“Kekayaan alam Kalteng harus memberi manfaat langsung bagi rakyat. Visi kita jelas: masyarakat lokal harus menjadi tuan di tanah sendiri, tentu dengan tetap menjunjung tinggi semangat NKRI,” pungkasnya.
Langkah efisiensi dan dorongan bagi perusahaan untuk lebih berkontribusi terhadap PAD menunjukkan tekad Pemprov Kalteng dalam menjaga stabilitas fiskal di tengah penurunan dukungan anggaran pusat. Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada komitmen semua pihak, termasuk sektor swasta, untuk membangun ekonomi daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan. (RH)
