**PRADANAMEDIA/ Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menegaskan bahwa penyesuaian tarif ekspor sawit melalui peningkatan pungutan akan memperkuat kapasitas Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dalam mendanai kompensasi serta subsidi untuk program biodiesel nasional.
“Dengan penyesuaian biaya keluar ini, diharapkan dana BPDP mencukupi, sehingga percepatan program B50 dan bahkan B60 dapat terwujud,” ujar Yuliot dalam keterangan resmi, Senin (19/5).
Namun, kebijakan ini menuai kritik tajam dari Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS). Ketua Umum SPKS, Sabarudin, menyayangkan langkah pemerintah yang menaikkan tarif pungutan ekspor produk sawit dan turunannya dari 7,5% menjadi 10%. Ia menilai kebijakan tersebut kembali menunjukkan keberpihakan negara terhadap industri besar, khususnya konglomerat yang bergerak di sektor biodiesel.
“Kenaikan pungutan ini bukan untuk kepentingan petani, melainkan untuk menyokong subsidi program biodiesel yang selama ini dikendalikan oleh segelintir konglomerat,” tegas Sabarudin dalam siaran pers yang dirilis pada hari yang sama.
Menurutnya, hingga saat ini dana pungutan yang telah digelontorkan untuk subsidi biodiesel mencapai sekitar Rp150 triliun. Namun, para petani sawit tetap belum merasakan manfaat nyata, baik dalam bentuk kemitraan yang adil maupun harga tandan buah segar (TBS) yang layak.
Lebih lanjut, SPKS mengungkapkan kekhawatirannya bahwa peningkatan pungutan ekspor ini akan berimbas langsung pada penurunan harga TBS di tingkat petani. Berdasarkan perhitungan mereka, harga TBS berpotensi turun hingga Rp500 per kilogram, seperti yang terjadi pada Januari lalu ketika pungutan sempat dinaikkan ke level serupa.
“Petani kembali menjadi pihak yang dikorbankan dalam skema kebijakan ini. Jika terus dibiarkan, ketimpangan dalam tata kelola sawit nasional hanya akan semakin dalam,” pungkas Sabarudin. (RH)
