PRADANAMEDIA / PALANGKA RAYA — Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Agustiar Sabran secara resmi membuka Seminar International Day of the World’s Indigenous People bertajuk Pumpung Hai Borneo (The Great Borneos Assembly) di Kalawa Convention Hall, Palangka Raya, Jumat (22/8).
Dalam sambutannya, Agustiar menegaskan komitmen Pemprov Kalteng untuk melindungi eksistensi dan martabat Masyarakat Adat Dayak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Kalimantan. Komitmen tersebut, kata dia, sejalan dengan visi pembangunan daerah “Manggatang Utus” yang bermakna mengangkat harkat dan martabat masyarakat—khususnya Dayak dan umumnya masyarakat Kalteng—dalam bingkai NKRI menuju Kalteng Berkah, Kalteng Maju, dan Kalteng Bermartabat menyambut Indonesia Emas 2045.
“Melalui seminar ini, kita mengenang tonggak bersejarah Perjanjian Damai Tumbang Anoi tahun 1894 sebagai fondasi perdamaian dan peradaban Dayak. Semangat ini harus terus kita hidupkan, termasuk melalui Napak Tilas Tumbang Anoi setiap tahun,” tutur Agustiar.
Lebih jauh, orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini menekankan pentingnya forum Pumpung Hai Borneo sebagai wadah kolaborasi untuk memperjuangkan kepentingan bersama daerah penghasil sumber daya alam di Kalimantan.
“Kita harus bersatu menyuarakan kepentingan daerah agar kekayaan alam benar-benar memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Kalimantan tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan. Forum ini juga menjadi penegasan bahwa masyarakat adat bukanlah entitas yang tertinggal, melainkan mitra utama dalam menjaga bumi, hutan, dan peradaban,” tegasnya.
Kegiatan ditutup dengan penandatanganan kesepakatan bersama yang merefleksikan komitmen seluruh pemerintah daerah dalam memperkuat posisi Masyarakat Adat Dayak, sekaligus menjadikan Kalimantan sebagai pusat ekonomi Indonesia dan pusat budaya Dayak bertaraf internasional.
Pada kesempatan itu, lima Gubernur se-Kalimantan duduk bersama dalam panel strategis untuk menyamakan visi pembangunan Kalimantan yang sejalan dengan jati diri dan hak-hak masyarakat adat. Kehadiran para gubernur menjadi simbol persaudaraan sekaligus tekad bersama memperjuangkan keadilan fiskal, khususnya terkait dana bagi hasil dari sektor pertambangan, kehutanan, dan perkebunan.
Sebagaimana ditegaskan dalam Komitmen Bersama pada Rakor Gubernur bertajuk Sinergi Daerah Penghasil Sumber Daya Alam di Balikpapan, 9 Juli 2025 lalu, forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat langkah nyata menuju pemerataan hasil pembangunan bagi daerah-daerah penghasil di Kalimantan.
Acara tersebut juga dihadiri tokoh nasional, pejabat pusat, dan perwakilan masyarakat adat dari berbagai negara di Pulau Borneo, termasuk Malaysia (Sabah & Serawak), Brunei Darussalam, serta delegasi dari Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Kehadiran mereka memperkuat semangat Borneo Bersatu dalam menjaga warisan budaya dan memperjuangkan hak-hak masyarakat adat di kancah internasional. (RH)
