Perkuat Akuntabilitas, Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Sinergi Pemda–BPK dalam Audit LKPD 2025

Pradanamedia, Denpasar – Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, menegaskan pentingnya kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam proses pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025. Sinergi tersebut dinilai krusial untuk memastikan audit berjalan efektif sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.Pernyataan itu disampaikan Ribka saat menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan LKPD Tahun 2025 di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Bali, Kamis (12/2/2026). Ia menekankan bahwa pemeriksaan keuangan bukanlah upaya mencari kesalahan, melainkan bagian dari mekanisme pengawasan guna memastikan pengelolaan anggaran telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta prinsip tata kelola yang baik.Menurutnya, momentum pemeriksaan LKPD harus dimanfaatkan untuk mempererat koordinasi antara BPK, Kementerian Dalam Negeri, dan seluruh pemerintah daerah. Tujuan akhirnya adalah memastikan setiap rupiah anggaran daerah benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat dan mendukung kesejahteraan publik sebagaimana diamanatkan konstitusi.Ribka juga mengingatkan para kepala daerah agar bersikap terbuka dan kooperatif selama proses audit berlangsung. Transparansi data serta komunikasi yang baik dengan tim pemeriksa, kata dia, akan memperlancar proses evaluasi sekaligus mencegah terjadinya kesalahpahaman administratif.Selain itu, ia menyoroti pentingnya optimalisasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai instrumen integrasi data dan pengawasan. Dari 546 pemerintah daerah di Indonesia, sebanyak 524 daerah telah mengimplementasikan SIPD. Sementara sisanya masih menghadapi kendala teknis, terutama terkait infrastruktur dan jaringan.Dengan penerapan SIPD, seluruh aktivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah terdokumentasi secara digital dan dapat diakses oleh lembaga pengawas, termasuk BPK maupun Komisi Pemberantasan Korupsi. Ribka menegaskan, pemanfaatan sistem ini menjadi langkah strategis untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan modern. (AK)





