PRADANAMEDIA/ PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) masih menunggu petunjuk dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait mekanisme pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau.
Lamandau menjadi salah satu dari dua kabupaten di Kalteng yang tidak mengikuti pelantikan serentak di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (20/2), bersama Barito Utara. Hal ini dikarenakan adanya sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang berlanjut ke tahap pembuktian di Mahkamah Konstitusi (MK).
Berbeda dengan Pilkada Barito Utara yang diperintahkan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU), MK menolak permohonan sengketa Pilkada Lamandau yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 1, Hendra Lesmana dan Budiman. Dengan demikian, keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lamandau yang menetapkan Rizky Aditya Putra dan Abdul Hamid sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih tetap sah.
Meski demikian, hingga kini Rizky-Hamid masih belum dilantik.
“Kami masih menunggu petunjuk dari Kemendagri,” ujar Plt Sekda Kalteng, Katma F Dirun, Selasa (25/2), saat dikonfirmasi terkait jadwal dan mekanisme pelantikan.
Sebelumnya, Katma menjelaskan bahwa kepala daerah yang masih bersengketa di MK dan tidak mengikuti pelantikan serentak akan dilantik oleh Gubernur Kalteng setelah putusan MK dibacakan.
Setelah permohonannya ditolak MK, Hendra Lesmana menerima keputusan tersebut dan menyampaikan ucapan selamat kepada Rizky-Hamid.
“Kepada Bapak Bupati Rizky Aditya Putra dan Bapak Wakil Bupati Abdul Hamid, saya ucapkan sukses dan selamat. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dalam rangka menyejahterakan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Rizky Aditya Putra merespon putusan MK dengan singkat, “Terima kasih banyak,” ujarnya saat dihubungi melalui pesan singkat, Selasa (25/2).
Dengan berakhirnya proses PHPU Lamandau, Rizky-Hamid kini hanya tinggal menunggu jadwal pelantikan resmi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lamandau. (RH)
