**PRADANAMEDIA/ PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus mematangkan program Kartu Huma Betang yang digagas sebagai instrumen integratif untuk menyalurkan berbagai bantuan dan layanan sosial kepada masyarakat. Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, menyatakan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan validasi secara menyeluruh guna memastikan implementasi kartu ini benar-benar berdampak maksimal.
“Kita sedang melakukan validasi total terhadap Kartu Huma Betang. Harapannya, kartu ini mampu mengintegrasikan delapan program strategis yang menyentuh langsung masyarakat,” ujar Edy saat ditemui di Palangka Raya, Sabtu (12/4).
Delapan program tersebut mencakup bantuan untuk petani dan nelayan, dukungan bagi pelaku UMKM, layanan pendidikan, hingga sektor kesehatan. Beberapa program, seperti pendidikan gratis, pemberian beasiswa, serta pembagian kartu nelayan dan kartu tani telah berjalan terlebih dahulu. Termasuk juga bantuan untuk UMKM senilai Rp2,5 juta.
“Semua program itu diharapkan bisa terangkum dalam satu kartu. Termasuk bantuan Rp2 juta juga sedang difinalisasi bentuk implementasinya,” jelas Edy.
Selain itu, Edy menyoroti pentingnya legalisasi dan kesiapan sistem organisasi pendukung program. Ia menegaskan bahwa aspek anggaran dan audit pengelolaan dana harus diperhitungkan secara cermat, dengan melibatkan lembaga pengawasan seperti BPK dan BPKP, serta dukungan legislatif dari DPRD.
“Kita tidak boleh gegabah. Legalitas harus kuat, hitung-hitungan keuangan harus rapi. Semua harus disiapkan, termasuk kemungkinan dikeluarkannya regulasi dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub),” katanya.
Tujuan utama dari Kartu Huma Betang adalah untuk menyederhanakan dan mengefisienkan penyaluran bantuan pemerintah yang selama ini tersebar dalam berbagai bentuk dan lembaga. Menurutnya, integrasi ini akan memangkas biaya-biaya administratif yang selama ini cukup besar, seperti pengeluaran untuk alat tulis kantor, forum diskusi, hingga konsultasi yang seringkali dilakukan di hotel.
“Kita sedang mencari pola baru yang lebih efisien. Pengeluaran rutin seperti ATK atau forum-forum itu bisa diminimalkan. Bahkan, kalau bisa dihilangkan. Semangatnya efisiensi dan tepat sasaran,” tutur Edy.
Lebih jauh, ia juga mengungkapkan bahwa program unggulan “Satu Rumah Satu Sarjana” akan turut disinergikan dalam kerangka kerja Kartu Huma Betang.
“Kartu ini nanti juga akan menyokong program Satu Rumah Satu Sarjana. Supaya ada kesinambungan dan pengaruh nyata terhadap kesejahteraan keluarga di Kalteng,” tambahnya.
Pemprov menargetkan agar seluruh proses validasi dan integrasi selesai paling lambat pada 2026. Dengan begitu, implementasi penuh bisa dijalankan secara maksimal, efisien, dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. (RH)
