Pemprov Kalteng dan BPK RI Evaluasi Kinerja Penanggulangan Bencana 2024

LOKAL PEMERINTAHAN

Palangka Raya – Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), H. M. Katma F. Dirun, menghadiri Exit Meeting terkait Pemeriksaan Kinerja Penanggulangan Bencana Tahun 2024 bersama BPK RI Perwakilan Kalteng. Pertemuan ini berlangsung di Ruang Rapat Bajakah Utama, Lantai II Kantor Gubernur Kalteng, pada Selasa (17/12/2024), dengan fokus pada evaluasi kinerja penanggulangan bencana, termasuk upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Apresiasi atas Pemeriksaan dan Masukan Konstruktif

Dalam sambutannya, Katma F. Dirun mengucapkan terima kasih kepada tim pemeriksa BPK RI atas masukan dan rekomendasi yang diberikan. Ia menegaskan bahwa pemeriksaan ini membantu pemerintah daerah meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kinerja pemerintahan.

“Kami sangat menyadari bahwa sebagai pelaksana kegiatan anggaran, sering kali sulit bagi kami untuk melihat kekurangan-kekurangan yang ada. Oleh karena itu, BPK membantu mencermati hal-hal yang perlu diperbaiki di setiap perangkat daerah,” ujar Katma.

Peningkatan Upaya Pengendalian Karhutla

Katma menyoroti pentingnya kolaborasi solid antara pemerintah, masyarakat, dan instansi terkait dalam menghadapi karhutla yang menjadi tantangan besar bagi Kalteng. Ia mengingatkan perangkat daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kehutanan (Dishut), dan BPB-PK, untuk meninjau ulang perencanaan mereka demi meningkatkan efektivitas penanganan karhutla di tahun mendatang.

“Perencanaan yang matang dan memperhatikan kondisi lapangan sangat penting dalam menghadapi potensi karhutla di masa depan. Ini adalah bentuk komitmen kita untuk memperbaiki kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah,” tegas Katma.

Dukungan dan Rekomendasi BPK RI

Ketua Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Kalteng, Roni Suhatman, memberikan apresiasi atas upaya Pemprov Kalteng dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan sistem peringatan dini untuk penanggulangan karhutla. Ia berharap koordinasi dan efektivitas penanganan karhutla dapat terus diperkuat.

BPK RI juga menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemprov Kalteng, termasuk perbaikan dalam pengelolaan anggaran dan optimalisasi sumber daya untuk penanggulangan bencana.

Hadir dalam Pertemuan

Selain Plt. Sekda Katma F. Dirun, pertemuan ini juga dihadiri oleh jajaran tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Kalteng, Plh. Sahli Gubernur Bidang Pemkumpol Suharno, Inspektur Daerah Provinsi Kalteng Saring, serta para kepala perangkat daerah terkait.

Pertemuan ini menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa penanganan bencana, terutama karhutla, dapat lebih terkoordinasi dan berdampak positif bagi masyarakat Kalimantan Tengah. (KN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *