Pemkab Kapuas Perkuat Sinergi Penegakan Hukum Lewat Hibah untuk Kejari

LOKAL PEMERINTAHAN

Pradanamedia/Kuala Kapuas – Pemerintah Kabupaten Kapuas kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung kinerja lembaga penegak hukum di wilayahnya. Kali ini, bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui penyerahan hibah kepada Kejaksaan Negeri Kapuas, yang dilakukan secara resmi oleh Bupati Kapuas HM Wiyatno didampingi Wakil Bupati Dodo. Prosesi penyerahan hibah berlangsung di Aula Kejaksaan Negeri Kapuas pada Senin (21/04/2025), dan diterima langsung oleh Kepala Kejari Kapuas, Luthcas Rohman.

Dalam sambutannya, Bupati HM Wiyatno menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Ia menambahkan bahwa sinergi lintas sektor sangat penting untuk memperkuat pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik.

“Pemkab Kapuas berupaya memperkuat koordinasi dengan seluruh elemen, termasuk Kejaksaan Negeri. Hibah ini adalah wujud nyata dari dukungan kami terhadap peran kejaksaan dalam menegakkan hukum serta memberikan layanan hukum yang optimal kepada masyarakat,” ungkap Wiyatno.

Sementara itu, Kepala Kejari Kapuas Luthcas Rohman menyampaikan apresiasi atas kepedulian dan dukungan dari Pemkab Kapuas. Menurutnya, hibah tersebut akan memberikan dorongan signifikan bagi peningkatan efektivitas kinerja kejaksaan, khususnya dalam pengawasan dan pelayanan hukum.

“Kami sangat mengapresiasi dukungan dari Bapak Bupati dan seluruh jajaran Pemkab Kapuas. Ini merupakan bentuk kepercayaan yang sangat berarti bagi kami, dan akan kami gunakan sebaik-baiknya demi penegakan hukum yang profesional dan berpihak pada masyarakat,” ujar Luthcas.

Adapun bantuan hibah yang diserahkan meliputi 2 unit mobil operasional, 8 kursi kerja, 10 unit komputer all-in-one, 10 printer, dan 2 smart TV.

Penyerahan hibah ini mencerminkan kolaborasi yang positif antara pemerintah daerah dan institusi penegak hukum, serta menjadi langkah konkret dalam membangun pemerintahan yang bersih, responsif, dan berorientasi pada kepentingan publik. (KN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *