**PRADANAMEDIA/ JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah saat ini lebih mengutamakan penyelesaian berbagai persoalan nasional ketimbang membicarakan isu perombakan atau reshuffle kabinet. Hal ini disampaikan Prasetyo saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/6).
“Pemerintah lebih fokus menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi bersama, bukan sekadar membicarakan soal reshuffle, reshuffle,” kata Prasetyo kepada wartawan.
Ia menyebut masih banyak pekerjaan rumah yang membutuhkan perhatian lintas sektor kementerian. Beberapa di antaranya melibatkan koordinasi antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
“Masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera ditangani secara bersama-sama,” tegas politikus Partai Gerindra itu.
Evaluasi Jalan Terus, Tapi Belum Ada Rencana Perombakan
Terkait spekulasi publik soal reshuffle Kabinet Indonesia Maju menjelang masa transisi pemerintahan, Prasetyo memastikan belum ada keputusan resmi. Pemerintah, menurutnya, memilih fokus pada evaluasi kinerja kementerian dan lembaga tanpa tergesa-gesa mengambil langkah perombakan.
“Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, hingga hari ini belum ada rencana reshuffle,” ujarnya.
Meski begitu, Prasetyo menyatakan bahwa evaluasi terhadap kinerja kabinet tetap dilakukan secara berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya akuntabilitas dan perbaikan tata kelola pemerintahan dalam menghadapi berbagai tantangan nasional menjelang pergantian pemerintahan.
“Semua kementerian dan lembaga tetap dalam proses evaluasi yang berkelanjutan,” katanya.
Pernyataan Mensesneg menegaskan bahwa stabilitas pemerintahan masih menjadi prioritas utama menjelang akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo. Di tengah spekulasi politik soal siapa yang bertahan dan siapa yang akan diganti, pemerintah memilih narasi penyelesaian masalah sebagai bentuk tanggung jawab administratif. Meski reshuffle tetap menjadi hak prerogatif presiden, publik tentu akan terus memantau efektivitas kinerja menteri dalam menjawab tantangan nasional di masa transisi kekuasaan menuju pemerintahan Prabowo Subianto. (RH)
