PRADANAMEDIA, BARITO TIMUR – Sejumlah tokoh dan elemen masyarakat menyatakan dukungan penuh agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia dan tidak tergabung dalam kementerian atau lembaga lain. Pernyataan ini muncul menyusul hasil rapat Komisi III DPR RI bersama Kapolri dan Kapolda seluruh Indonesia, serta pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia mengenai posisi strategis Polri.

Menurut para tokoh masyarakat, termasuk perwakilan keluarga dan komunitas adat yang menyampaikan aspirasi secara simbolis, Polri yang langsung berada di bawah Presiden memiliki sejumlah keunggulan penting. Struktur ini dianggap membuat Polri lebih profesional, cepat dalam pengambilan kebijakan strategis, mandiri dalam penegakan hukum, dan bebas dari pengaruh politik praktis yang bisa memengaruhi independensi institusi.

“Kami sepakat Polri harus tetap langsung di bawah Presiden. Dengan begitu, Polri dapat bertindak lebih objektif, profesional, dan selalu berpihak pada rakyat,” ungkap perwakilan masyarakat.,Minggu(01/02/26)

Para pendukung juga menekankan harapan mereka agar Polri mampu menjadi institusi yang lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat, menghadirkan rasa aman, dan memberikan perlindungan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini, menurut mereka, penting untuk mendorong Indonesia terus bangkit sebagai negara yang kuat, mandiri, dan dipercaya warganya.

Pernyataan ini mencerminkan aspirasi luas dari masyarakat Indonesia yang ingin melihat Polri tetap profesional, modern, dan mampu menjaga stabilitas nasional tanpa terganggu kepentingan politik atau birokrasi sektoral. Dukungan publik semacam ini menegaskan bahwa posisi Polri di bawah Presiden bukan hanya persoalan formal, tetapi juga kunci bagi terciptanya keamanan, keadilan, dan rasa nyaman bagi seluruh rakyat Indonesia.(LAN)