PRADANAMEDIA, BARITO TIMUR – Syahrul, selaku Koordinator Wilayah Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum (FSPKE Migas) Provinsi Kalimantan Tengah, menyatakan sikap tegas terkait wacana penempatan Polri di bawah kementerian atau lembaga lain.

Menurut Syahrul, organisasi pekerja yang ia pimpin tidak mendukung wacana tersebut. Sebaliknya, FSPKE Migas Provinsi Kalimantan Tengah sangat mendukung agar Polri tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia. Menurutnya, posisi langsung di bawah Presiden sangat penting untuk memastikan Polri tetap mandiri, profesional, dan netral dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum dan pengayom masyarakat.

“Polri harus tetap berada di bawah Presiden agar dapat bekerja profesional, independen, dan selalu berpihak kepada rakyat,” ujar Syahrul.,Minggu(01/02/26)

Ia menambahkan, keberadaan Polri yang independen dan profesional menjadi harapan masyarakat, termasuk para pekerja di sektor industri strategis, agar keamanan, ketertiban, dan pelayanan hukum berjalan optimal. Dengan struktur yang langsung di bawah Presiden, Polri diyakini dapat mengambil kebijakan strategis secara cepat, objektif, dan tanpa terpengaruh kepentingan politik atau birokrasi sektoral.

Syahrul menutup pernyataannya dengan harapan agar Polri terus jaya dan semakin dekat dengan masyarakat, serta mampu menjalankan peran pengayoman secara maksimal. “Semoga Polri selalu jaya dan tetap mengayomi seluruh lapisan masyarakat,” tutupnya.(LAN)