PRADANAMEDIA,PALANGKARAYA – Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Palangka Raya, H. Muhammad Syahrun, menyampaikan pandangannya terkait posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikannya sebagai bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan institusi Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Selain menjabat sebagai Ketua PCNU, H. Muhammad Syahrun juga mengemban amanah sebagai Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Palangka Raya. Dengan kapasitas tersebut, ia menilai bahwa keberadaan Polri yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia merupakan langkah tepat untuk menjaga profesionalitas, independensi, serta netralitas lembaga kepolisian.

Menurutnya, struktur tersebut memberikan ruang yang lebih kuat bagi Polri dalam menjalankan tugas penegakan hukum tanpa intervensi kepentingan sektoral. Ia menegaskan bahwa Polri memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas nasional, sehingga posisinya harus tetap berada langsung di bawah kepala negara.

H. Muhammad Syahrun juga secara tegas menyatakan ketidaksetujuannya apabila Polri ditempatkan di bawah kementerian tertentu. Ia menilai langkah tersebut berpotensi memengaruhi independensi institusi kepolisian dalam menjalankan tugasnya.

“Polri seharusnya tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia. Kami tidak sepakat jika Polri berada di bawah kementerian,” ujarnya.,Kamis(29/01/26)

Lebih lanjut, ia berharap agar seluruh elemen bangsa dapat mendukung Polri dalam menjalankan tugas secara profesional, humanis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Menurutnya, dukungan dari berbagai elemen masyarakat sangat penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Ia menambahkan, dengan struktur yang jelas dan tepat, Polri diharapkan mampu terus menjaga keamanan, ketertiban, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).(LAN)