Pradanamedia, Murung Raya – Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bain HAM Kabupaten Murung Raya Fahmi, S.H., menyatakan dukungan penuh terhadap struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang tetap berada di bawah kepemimpinan langsung Presiden Republik Indonesia. Menurutnya, struktur tersebut penting untuk menjaga profesionalisme, independensi, serta akuntabilitas Polri dalam penegakan hukum.

Fahmi menegaskan, posisi Polri di bawah Presiden memberikan kepastian arah komando dan kebijakan nasional, sehingga institusi kepolisian dapat bekerja secara presisi, objektif, dan berkeadilan, sesuai dengan prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

“Dari perspektif hukum dan HAM, Polri yang berada langsung di bawah Presiden akan lebih kuat secara kelembagaan dan memiliki ruang independensi yang jelas dalam menegakkan hukum secara adil dan profesional,” ujar Fahmi, S.H.

Ia menambahkan, Polri memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta perlindungan hak-hak masyarakat. Oleh karena itu, dukungan terhadap Polri harus dibarengi dengan komitmen bersama untuk terus mendorong reformasi institusi, transparansi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Fahmi juga menekankan pentingnya sinergi antara Polri, lembaga bantuan hukum, dan masyarakat sipil dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan. Menurutnya, kolaborasi tersebut akan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Murung Raya untuk mendukung kinerja Polri, menjaga stabilitas keamanan, serta memperkuat persatuan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Polri yang profesional, presisi, dan menjunjung tinggi HAM adalah mitra penting masyarakat dalam mewujudkan keadilan, keamanan, dan kemajuan bangsa,” pungkasnya. (AK)