PALANGKA RAYA, PRADANAMEDIA – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah kembali menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni bersama Kepala BNPB RI Letjen TNI Suharyanto dan rombongan turun langsung ke Kalimantan Tengah, Senin (21/9/2026).

Kunjungan tersebut dipusatkan di kawasan Camp Peat KHDTK Tumbang Nusa, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, untuk mengevaluasi penanganan karhutla bersama jajaran Forkopimda Kalteng dan pemerintah kabupaten/kota.Rapat evaluasi yang berlangsung sekitar pukul 14.00 WIB itu membahas kondisi terkini karhutla, efektivitas operasi darat dan udara, penanganan kawasan gambut, hingga langkah lanjutan untuk mencegah api kembali muncul.

Sekda Kalteng menyampaikan, pemerintah provinsi telah menetapkan status tanggap darurat karhutla sejak 31 Agustus 2026. Hingga periode saat ini, tercatat sekitar 1.300 kejadian kebakaran dengan luas kurang lebih 1.300 hektare.

Sejumlah wilayah menjadi lokasi dengan kejadian terbesar, antara lain Kotawaringin Timur, Pulang Pisau dan Kapuas.

Pemprov Kalteng juga telah menyiapkan transportasi dan dukungan logistik bagi personel maupun relawan yang bekerja di lapangan. Bantuan diberikan kepada daerah yang membutuhkan, khususnya wilayah yang masih menghadapi kebakaran.Namun, persoalan utama bukan sekadar luas lahan yang terbakar.

Karakteristik gambut menjadi tantangan tersendiri.Kepala BPB-PK Kalteng Ahmad Toyib menjelaskan, sebagian titik kebakaran berada di kawasan gambut dalam. Api dapat menjalar di bawah permukaan atau dikenal sebagai ground fire, sehingga tidak cukup hanya dengan memadamkan api yang terlihat di permukaan.

Kondisi tersebut membuat proses pemadaman dan pendinginan membutuhkan pasokan air secara berkelanjutan, termasuk melalui embung maupun sumber air yang tersedia di sekitar lokasi.

Satgas darat gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni dan relawan tetap menjadi kekuatan utama dalam operasi pemadaman. Sementara operasi udara, water bombing dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) terus dioptimalkan sebagai dukungan.

Faktor cuaca dan perubahan arah angin yang dinamis turut memengaruhi efektivitas operasi udara. Keterbatasan pembentukan awan hujan potensial pada kondisi atmosfer tertentu juga menjadi kendala.

MENHUT: JANGAN ADA LAGI PEMBAKARAN LAHAN

Dalam evaluasi tersebut, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menekankan pentingnya komunikasi cepat antarlembaga tanpa terhambat batas kewenangan birokrasi.Pesannya tegas: aktivitas membuka lahan dengan cara membakar harus dihentikan.

Masyarakat maupun pelaku usaha diminta tidak melakukan pembakaran lahan, terlebih dalam kondisi kemarau ketika lahan gambut semakin kering dan api kecil dapat berkembang menjadi kebakaran luas.

Menhut juga menegaskan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti sengaja merusak alam maupun melakukan pembakaran hutan dan lahan.

Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah diminta memperkuat sinergi dengan TNI, Polri, BNPB, BPBD, Manggala Agni, relawan dan masyarakat.

Selain penanganan di lapangan, pemerintah juga didorong melakukan evaluasi menyeluruh terhadap akar persoalan karhutla di Kalteng, khususnya kawasan gambut dalam.

BNPB: ALAT JANGAN MENUMPUK DI GUDANG

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto memberikan penekanan berbeda. Menurutnya, kekuatan utama pemadaman tetap berada di darat.Karena itu, personel Satgas Darat perlu diperkuat dan ditambah, melibatkan TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA) dan relawan.Peralatan pemadaman juga diminta segera dimobilisasi.

Tangki air, mesin pompa, alat pelindung diri hingga peralatan pendukung lainnya tidak boleh hanya tersimpan di gudang ketika api masih membutuhkan penanganan di lapangan.BNPB juga menekankan pentingnya pemadaman sekaligus pendinginan secara menyeluruh. Khusus lahan gambut, proses pendinginan harus dilakukan hingga bagian dalam untuk mencegah api kembali menyala di bawah permukaan.

Dukungan udara dan OMC tetap dimaksimalkan berdasarkan analisis cuaca, namun tidak hanya mengandalkan datangnya hujan secara alami.

Dukungan flexible tank, sumur bor untuk pemadaman, logistik serta anggaran penanganan darurat juga menjadi bagian dari perhatian pemerintah pusat.BNPB bahkan menekankan optimalisasi regu Satgas Darat dengan kekuatan sekitar 15 orang per regu, terutama ketika operasi udara terkendala jarak pandang akibat kepulan asap tebal.

API DI ATAS, API DI BAWAH

Evaluasi di Tumbang Nusa kembali memperlihatkan bahwa persoalan karhutla Kalteng tidak berhenti pada titik api yang terlihat dari udara.

Di kawasan gambut, api dapat bertahan di bawah permukaan dan kembali muncul ketika kondisi memungkinkan.

Karena itu, pemadaman tidak cukup hanya mengejar api yang terlihat. Pendinginan, pembasahan gambut, ketersediaan sumber air, kecepatan personel dan pencegahan menjadi rangkaian yang tidak bisa dipisahkan.

Kunjungan Menhut dan Kepala BNPB ke Kalteng pun menjadi momentum untuk memperkuat operasi bersama sekaligus mengevaluasi mengapa kebakaran terus berulang di wilayah yang memiliki karakteristik gambut dalam.

Sebab ketika api kembali muncul di titik yang sama, pertanyaan berikutnya bukan hanya bagaimana memadamkannya, tetapi juga mengapa kawasan tersebut terus menjadi titik rawan kebakaran. (AK)