PRADANAMEDIA l PALANGKA RAYA – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah tidak hanya berhadapan dengan persoalan pemadaman api. Luasnya wilayah, karakteristik lahan gambut, hingga dampak kekeringan dan kabut asap membuat pemerintah harus memperkuat langkah pencegahan sekaligus melindungi masyarakat terdampak.

Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran menegaskan penanganan karhutla harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pengendalian kebakaran, pencegahan, pengawasan pemanfaatan lahan hingga penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melanggar.

Penegasan tersebut disampaikan Agustiar saat memimpin Rapat Koordinasi Pemantauan Penanganan Karhutla di Aula Serba Guna Rumah Jabatan Gubernur Kalteng, Kamis (29/10/2026).

Dalam rapat tersebut, persoalan karhutla menjadi perhatian serius karena dampaknya tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan dan mengganggu aktivitas masyarakat.Data BPBD Kalteng hingga 28 Oktober 2026 mencatat sebanyak 76 titik panas dan 26 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar sekitar 43,93 hektare.

Namun, jika dihitung sejak awal Januari hingga 28 Oktober 2026, angkanya jauh lebih besar. Tercatat 371.692 titik panas dan 7.634 kejadian karhutla dengan total luas lahan terbakar mencapai 20.699 hektare.Untuk menangani kondisi tersebut, sebanyak 16.478 personel dari berbagai unsur telah dilibatkan, mulai dari BPBD, TNI-Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api hingga relawan.

Agustiar menilai, penanganan karhutla tidak boleh hanya berorientasi pada pemadaman ketika api sudah muncul. Pencegahan harus diperkuat agar kebakaran tidak terus berulang, terutama di kawasan gambut yang memiliki karakteristik khusus karena api bisa bertahan di bawah permukaan tanah.

Ia juga menyoroti kawasan yang berulang kali terbakar dan meminta agar pemanfaatan lahan serta tata ruang dievaluasi. Pengawasan perizinan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran karhutla dinilai perlu dilakukan secara tegas untuk memberikan efek jera.

Lebih dari 600 Sumur Bor, 14 Juta Liter Air BersihDi tengah penanganan kebakaran, pemerintah juga berupaya menjawab kebutuhan masyarakat yang terdampak kekeringan dan kabut asap.

Laporan BPBD Kalteng menyebutkan lebih dari 600 sumur bor telah dibangun untuk mendukung ketersediaan air bersih. Sementara distribusi air bersih ke berbagai kabupaten dan kota telah melampaui 14 juta liter.

Tidak hanya air bersih, bantuan pangan juga disiapkan untuk lebih dari 450.000 warga terdampak. Pemerintah turut menyalurkan obat-obatan, multivitamin dan masker guna membantu masyarakat menghadapi dampak karhutla.

Perhatian juga diberikan kepada petugas dan relawan yang berada di garis depan penanganan kebakaran. Dukungan mencakup kebutuhan operasional, konsumsi, bahan bakar hingga perlengkapan keselamatan.

Relawan yang direkrut melalui pembiayaan APBD maupun belanja tidak terduga juga memperoleh honorarium harian sebesar Rp150.000, berikut dukungan konsumsi dan bahan bakar operasional.Musim Hujan Belum Menjamin Karhutla Berakhir

Sementara itu, Kepala BMKG Provinsi Kalimantan Tengah Agung Sudiono Abadi mengingatkan bahwa awal musim hujan di Kalteng berlangsung secara bertahap dan tidak serentak di seluruh wilayah.

BMKG memperkirakan curah hujan meningkat pada November, sedangkan puncak musim hujan diprediksi berlangsung pada Desember hingga Januari.

Meski demikian, datangnya hujan belum menjadi alasan untuk mengendurkan kewaspadaan. Kebakaran di lahan gambut masih berpotensi terjadi karena bara api dapat bertahan di bawah permukaan tanah meskipun api di atasnya sudah tidak terlihat.

Pemerintah pun diminta tetap menjaga kesiapsiagaan, termasuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi selama musim hujan.Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo, Sekda Linae Victoria Aden, unsur Forkopimda, Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin, serta sejumlah kepala perangkat daerah dan perwakilan pemerintah pusat.

Besarnya luas lahan terbakar sepanjang 2026 menjadi pengingat bahwa penanganan karhutla membutuhkan langkah yang konsisten. Pembangunan sumur bor dan penyaluran bantuan memang penting untuk melindungi masyarakat, tetapi pencegahan kebakaran dan penindakan terhadap pelanggaran tetap menjadi pekerjaan besar yang tidak boleh berhenti. (Red)