**PRADANAMEDIA / SEOUL – Krisis politik Korea Selatan kembali memanas setelah kejaksaan negeri ginseng resmi mengajukan permohonan surat penangkapan terhadap mantan ibu negara Kim Keon Hee, Kamis (7/8). Pengajuan ini dilakukan hanya sehari setelah Kim menjalani pemeriksaan intensif atas dugaan keterlibatannya dalam kasus suap, manipulasi saham, serta pelanggaran undang-undang dana politik dan pasar modal.
Permintaan penahanan ini menandai eskalasi signifikan dari skandal hukum yang menyeret pasangan mantan Presiden Yoon Suk Yeol, yang saat ini juga sedang dalam masa penahanan pasca mendeklarasikan darurat militer pada Desember 2024—langkah kontroversial yang sempat menangguhkan pemerintahan sipil sebelum dibatalkan oleh parlemen.
“Kami telah mengajukan permohonan surat penangkapan terhadap Kim pada pukul 13.21 waktu setempat (0421 GMT),” ujar jaksa khusus Oh Jung Hee dalam konferensi pers yang dikutip dari AFP.
Bisa Jadi yang Pertama dalam Sejarah Korsel
Jika disetujui pengadilan, penangkapan Kim Keon Hee akan menjadi peristiwa bersejarah, menjadikannya ibu negara pertama yang ditahan bersama suaminya, seorang mantan presiden, dalam sejarah modern Korea Selatan.
Oh Jung Hee juga menyebut bahwa jaksa sempat berusaha menghadirkan Yoon Suk Yeol untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus istrinya. Namun, upaya tersebut gagal lantaran “perlawanan keras dari tersangka dan kekhawatiran akan risiko cedera,” tanpa memberi rincian lebih lanjut.
Pada minggu sebelumnya, jaksa juga menghadapi kendala serupa saat hendak memeriksa Yoon. Sang mantan presiden menolak bekerja sama dengan berbaring di lantai sel hanya mengenakan pakaian dalamnya, mempersulit proses hukum.
Kim Keon Hee Minta Maaf, Tapi Bantah Semua Tuduhan
Kim Keon Hee, 52 tahun, diperiksa selama berjam-jam pada Rabu (6/8). Saat tiba di kantor kejaksaan, ia sempat menyampaikan permintaan maaf di hadapan publik.
“Saya dengan tulus meminta maaf telah menimbulkan masalah, meskipun saya bukanlah orang penting,” ujarnya.
Meski demikian, menurut sejumlah media lokal, Kim tetap membantah semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya selama pemeriksaan.
Opini Publik dan Tekanan Sosial Meningkat
Kasus ini menambah ketegangan politik di Korsel. Gelombang demonstrasi dari masyarakat sipil yang menuntut pertanggungjawaban terus berlangsung sejak akhir tahun lalu. Salah satu aksi yang mencolok terjadi di Seoul, di mana seorang perempuan membawa poster bertuliskan, “Yoon Suk Yeol harus lengser,” sebagai bentuk penolakan atas deklarasi darurat militer dan dugaan pelanggaran hukum oleh elit politik.
Sementara itu, banyak pengamat menilai bahwa pengajuan surat penangkapan ini bisa menjadi batu loncatan untuk reformasi sistem hukum dan politik di Korea Selatan, sekaligus menguji komitmen negara tersebut terhadap prinsip “equality before the law” (kesetaraan di hadapan hukum). (RH)
